JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Menyikapi kebijakan tarif impor sebesar 32 persen yang akan diberlakukan Presiden AS Donald Trump, Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) untuk mendorong diversifikasi pasar dan menjaga kinerja ekspor.
Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Astuti menjelaskan, upaya menembus pasar nontradisional kini dipercepat sambil menyelesaikan negosiasi tarif resiprokal.
Salah satunya, perjanjian dagang dengan Tunisia yang ditargetkan diratifikasi tahun ini.
”Tahun ini, Insya Allah ratifikasi,” ujar Dyah Roro tentang FTA dengan Tunisia.
Selain Tunisia, pemerintah juga mematangkan perundingan kerja sama dagang dengan negara-negara GCC, Sri Lanka, Turki, Mercosur, dan dalam kerangka ASEAN‑Canada Free Trade Agreement.
Saat ini, Indonesia sudah memiliki 19 perjanjian perdagangan bebas, termasuk dengan ASEAN, China, Jepang, dan Australia.
Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Kemenkeu Tony Prianto menambahkan, ketergantungan terhadap pasar konvensional seperti AS menimbulkan kekhawatiran pelaku usaha.
”PKE hadir untuk memperluas akses ekspor ke pasar nonkonvensional, sekaligus mengurangi risiko yang belum tercover asuransi atau infrastruktur keuangan,” jelas Tony.
Program ini dikelola oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dengan total pembiayaan hingga Juni 2025 mencapai Rp 26 triliun dan berhasil menghasilkan devisa sebesar Rp 66,3 triliun.
PKE mendukung penjaminan dan pendanaan bagi produk ekspor potensial ke wilayah seperti Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan.
Plt. Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI Maqin U Norhadi menegaskan, inisiatif PKE sudah berjalan sebelum kebijakan tarif AS diumumkan.
”Program ini adalah antisipasi strategis untuk menjaga arus ekspor Indonesia ke berbagai kawasan,” imbuh Maqin.
Dengan peluncuran PKE, pemerintah berharap ketergantungan pada pasar tradisional dapat berkurang, dan pertumbuhan ekspor terus terjaga meski menghadapi dinamika proteksionisme global. (*/ign)
Editor : Gunawan.