PALEMBANG, radarsampit.jawapos.com – Menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi meningkat pada musim kemarau 2025, pemerintah menggandeng sektor swasta, khususnya industri kelapa sawit, agar berperan aktif dalam pencegahan kebakaran.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi antisipatif menghadapi cuaca ekstrem yang diperkirakan berlangsung dari Juni hingga Oktober 2025.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) untuk mendorong pelaku industri mematuhi standar operasional penanganan karhutla yang berlandaskan prinsip keberlanjutan.
”Gapki memiliki posisi strategis untuk memastikan anggotanya menerapkan praktik industri yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Kami berharap mereka menjadi garda terdepan dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, terutama di daerah rawan seperti Sumatera Selatan,” ujar Hanif.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Sumatera Selatan diperkirakan memulai musim kemarau pada pertengahan tahun ini.
Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Sumsel, Wandayantolis, mengingatkan bahwa potensi peningkatan suhu cukup tinggi akibat dampak kemarau basah (La Nina) yang telah berlangsung sepanjang 2024.
”Kami telah menyampaikan peringatan dini kepada pemerintah daerah. Upaya pengawasan dan mitigasi harus ditingkatkan sejak awal, karena kondisi cuaca dapat memperburuk penyebaran titik api,” ujar Wandayantolis.
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah dan pelaku industri.
Ia mendorong seluruh perusahaan kelapa sawit di wilayahnya agar bergabung dalam Gapki supaya koordinasi dan pengawasan dapat berjalan lebih efektif.
”Saya akan turun langsung memastikan agar perusahaan-perusahaan kelapa sawit ikut bergabung. Kebakaran hutan bukan sekadar urusan pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama dunia usaha,” tegas Herman.
Di pihak lain, Wakil Ketua Umum II Gapki, Susanto, menjelaskan bahwa mereka telah menyiapkan berbagai langkah konkret menghadapi musim kemarau.
Dari total 752 anggota, seluruh perusahaan diimbau menyiapkan sumber daya manusia, peralatan, dan sistem deteksi dini yang memadai.
”Gapki bukan hanya berfokus pada produksi, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan. Kami memastikan perlindungan sosial dan lingkungan menjadi prioritas dalam setiap operasional anggota kami,” tutur Susanto.
Beberapa upaya pencegahan yang tengah dipersiapkan antara lain pelatihan dan sertifikasi SDM, pemetaan wilayah rawan titik api, penyediaan sumber air tambahan, serta rencana modifikasi cuaca.
Gapki juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari lembaga pemerintah, Masyarakat Peduli Api (MPA), hingga organisasi lingkungan untuk memperkuat upaya pencegahan berbasis lanskap.
Dengan sinergi lintas sektor ini, pemerintah berharap angka kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan, serta wilayah lain di Indonesia, dapat ditekan secara signifikan. (*)
Editor : Gunawan.