JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menolak delapan tuntutan yang diajukan Forum Purnawirawan TNI kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Plt Ketua Umum PPAD Mayjen TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak, aspirasi tersebut tidak mewakili suara resmi seluruh purnawirawan TNI AD.
Komaruddin mengingatkan bahwa PPAD adalah lembaga terdaftar yang menyalurkan masukan dan kontribusi pemikiran purnawirawan kepada pemerintah dan masyarakat.
”Pernyataan itu bukan representasi resmi PPAD maupun mayoritas anggota purnawirawan TNI AD,” tegasnya.
PPAD juga menolak politisasi purnawirawan untuk kepentingan tertentu yang berisiko memecah belah persatuan.
Terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, organisasi ini menyerukan agar semua pihak menghormati aturan konstitusi dan etika berpendapat.
Dalam pernyataan bersama, Persatuan Purnawirawan TNI-Polri—yang melibatkan tokoh seperti Jenderal (Purn) Wiranto dan Agum Gumelar—menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran.
Mereka menegaskan komitmen menjaga soliditas TNI–Polri dan mendukung agenda pembangunan nasional sesuai Asta Cita.
Analis politik Hendri Satrio menilai, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dalam halal bihalal purnawirawan TNI menjadi kesempatan penting untuk meredam polemik.
”Kita perlu waspada terhadap ‘noise’ yang bisa membuat tuntutan ini terdistorsi seolah mewakili TNI secara keseluruhan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemakzulan seorang pejabat negara harus melewati prosedur konstitusional yang panjang dan ketat.
Dengan sikap resmi ini, PPAD dan para purnawirawan nasional menegaskan aspirasi mereka lahir dari semangat kebangsaan yang berlandaskan persatuan, bukan provokasi.
Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga keharmonisan dan stabilitas bangsa. (*)
Editor : Gunawan.