JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Rencana pemerintah yang akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG) di area transmigrasi, merupakan respons terhadap permasalahan gizi.
Program ini akan dilaksanakan di 154 lokasi permukiman hasil program transmigrasi.
Pembangunan ratusan SPPG merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Transmigrasi dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengungkapkan bahwa kesepakatan kerja sama telah tercapai pada 12 Maret 2025 dan akan segera dituangkan dalam MOU dengan BGN.
Iftitah menambahkan bahwa seluruh biaya pembangunan SPPG akan ditanggung oleh BGN.
Sementara itu, pengelolaan dapur umum akan dilakukan oleh tenaga kerja dari kalangan transmigran, dan bahan baku akan bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, serta perikanan setempat.
”Kami juga berencana mengembangkan fasilitas rumah makan dalam SPPG agar masyarakat tidak hanya menerima makanan bergizi, tetapi juga terlibat sebagai pemasok bahan baku," jelasnya.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan dukungan penuh terhadap program ini.
Menurutnya, tugas pembangunan dan pengawasan SPPG menjadi tanggung jawab BGN, sementara Kementerian Transmigrasi cukup menyediakan lahan. Sebelum dimulainya pembangunan, tim BGN akan melakukan evaluasi kesiapan lokasi.
Sebagai bagian dari target nasional, BGN berencana membangun 1.500 SPPG pada tahun 2025 dengan memanfaatkan lahan pemerintah melalui skema pinjam pakai.
Skema ini diharapkan dapat mengatasi kendala anggaran sebesar Rp200,2 miliar, dengan setiap SPPG membutuhkan lahan maksimal 1.000 meter persegi.
Dadan menambahkan bahwa skema ini melibatkan berbagai instansi, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BUMN, serta lahan tidak terpakai dari beberapa kementerian.
Melalui program ini, diharapkan masyarakat di kawasan transmigrasi akan lebih mudah mengakses makanan bergizi seimbang dan turut meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pemanfaatan hasil pertanian dan perikanan lokal.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi masalah gizi dan mendukung ketahanan pangan nasional. (*)
Editor : Gunawan.