SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Menurunnya pendapatan daerah akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat membuat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).
Meski berada di tengah keterbatasan anggaran, pelayanan kepada masyarakat ditegaskan tetap menjadi prioritas utama.
Langkah evaluasi tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah yang digelar pada Rabu (3/6/2026).
Baca Juga: Gedung Multiguna Dibangun Bertahap! Bupati Kotim: Target Jadi Pusat Event dan PAD
Pemerintah daerah menilai perlu adanya penyesuaian tata kelola birokrasi agar lebih efisien dan selaras dengan kemampuan keuangan daerah saat ini.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi mengatakan tekanan fiskal yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menuntut pemerintah lebih cermat dalam mengelola anggaran.
Seluruh pengeluaran, termasuk yang berkaitan dengan kelembagaan, perlu dievaluasi agar tetap efektif dan tepat sasaran.
“Beberapa tahun terakhir selalu ada efisiensi. Kondisi ini membuat kita harus berpikir ulang bagaimana pengeluaran-pengeluaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang kita miliki saat ini,” ujarnya.
Baca Juga: DPRD Minta Pemkab Kotim Awasi Harga Sawit di Seluruh PKS
Menurut Umar, evaluasi dilakukan untuk memastikan struktur birokrasi yang ada benar-benar mendukung kebutuhan daerah. Pemerintah ingin membangun organisasi yang lebih lincah dan tidak terbebani oleh struktur yang terlalu besar, namun tetap mampu menjalankan fungsi pelayanan secara maksimal.
Konsep yang sedang dikaji adalah membentuk organisasi dengan struktur yang lebih sederhana tetapi memiliki fungsi yang kuat. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Baca Juga: Macan Kemayoran Berbenah, 7 Pemain Asing Angkat Kaki
Meski demikian, Umar menegaskan bahwa pembahasan dalam FGD tersebut belum mengarah pada keputusan final. Saat ini pemerintah masih mengumpulkan berbagai masukan dan melakukan kajian terhadap sejumlah opsi yang memungkinkan untuk diterapkan.
“Kita lihat dan analisis dulu. Bisa saja ada beberapa alternatif, termasuk mempertahankan struktur yang ada sekarang. Hari ini sifatnya masih diskusi untuk mencari formulasi yang paling tepat,” katanya. (yn/fm)
Editor : Farid Mahliyannor