SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) mulai membatasi perjalanan dinas Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebijakan efisiensi anggaran.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim Umar Kaderi mengatakan kebijakan pembatasan tersebut saat ini sudah disampaikan secara lisan kepada seluruh SOPD, meski secara tertulis masih dalam proses tindak lanjut.
“Secara lisan sudah kami sampaikan kepada seluruh SOPD. Dengan kondisi sekarang dan efisiensi anggaran, otomatis perjalanan dinas akan kami batasi. Yang biasanya tiga orang, nanti akan kita kurangi, kalau bisa cukup satu orang saja,” ujarnya.
Baca Juga: Kereta Api Lintas Pulau, Proyek Strategi Prabowo Tekan Biaya Logistik dan Pacu Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Umar, langkah ini merupakan bagian dari penyesuaian belanja daerah di tengah meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan BBM. Ia menegaskan, kebijakan efisiensi sebenarnya sudah mulai berjalan dan akan segera diperkuat melalui aturan tertulis.
“Ini memang dampak dari efisiensi anggaran dan kenaikan BBM. Nanti secara tertulis akan kami tindaklanjuti,” tambahnya.
Di sisi lain, Umar berharap kenaikan harga BBM tidak disertai dengan kelangkaan pasokan di lapangan. Ia menekankan pentingnya ketersediaan BBM di SPBU agar aktivitas masyarakat tetap berjalan normal.
Baca Juga: Swiss-Belhotel International Luncurkan Aplikasi Mobile, Hadirkan Pengalaman Menginap Lebih Praktis
“Kita harapkan meski ada kenaikan, BBM tidak kosong di Pertamina atau SPBU,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengakui kenaikan BBM berpotensi berdampak luas, terutama bagi sektor transportasi, pelaku usaha, hinga petani dan nelayan di Kotim.
“Kenaikan inj tentu berdampak ke semua sektor, termasuk petani dan nelayan,” ucapnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
