SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diminta tidak ragu memberikan informasi saat didatangi petugas Sensus Ekonomi 2026.
Pemerintah memastikan seluruh data yang dihimpun hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak akan disebarlauskan kepada pihak lain.
Bupati Kotim Halikinnor mengatakan masih ada sebagian masyarakat yang merasa khawatir ketika diminta memberikan keterangan mengenali usaha maupun kondisi ekonomi yang dijalani. Padahal, kerahasiaan data responden telah dijamin oleh aturan yang berlaku.
Baca Juga: Perkuat Integritas Penerimaan Siswa Baru, Bupati Kotim Minta Sekolah Pegang Aturan
“Jangan khawatir dan jangan menghindar ketika petugas datang. Berikan data sesuai kondisi yang sebenarya. Informasi yang disampaikan masyarakat tidak akan disebarluaskan karena sifatnya rahasia,” ujarnya.
Menurut Halikinnor, kejujuran masyarakat dalam memberikan data sangat menentukan kualitas hasil sensus. Semakin akurat informasi yang diperoleh, semakin tepat pula gambaran kondisi ekonomi daerah yang dapat disusun pemerintah.
Ia menilai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis karena dilakukan di tengah berbagai tantangan yang sedang dihadapi dunia usaha.
Baca Juga: DPRD KOTIM: SPMB Jangan Jadi Ajang Borong Siswa Sekolah Negeri
Mulai dari fluktuasi harga komoditas sawit hingga kenaikan harga bahan bakar minyak yang berdampak pada meningkatnya biaya operasional di berbagai sektor.
Kondisi tersebut, lanjutnya, tidak hanya dirasakan pelaku usaha besar, tetapi juga usaha kecil dan masyarakat secara umum. Kenaikan biaya produksi maupun distribusi pada akhirnya turut memengaruhi harga barang dan jasa yang digunakan sehari-hari.
Karena itu, Halikinnor meminta pelaku usaha maupun masyarakat menyampaikan kondisi yang sebenranya di lapangan.
Baca Juga: Di Balik Kurban PLN UID Kalselteng, Ada Senyum Penerima yang Turut Merayakan Iduladha
Data mengenai perkembangan usaha, biaya produksi, hingga dampak perubahan harga komoditas dinilai penting untuk menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan pemerintah. (yn/fm)
Editor : Farid Mahliyannor