SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai merumuskan arah pembangunan tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Saerah (RKPD) yang digelar di Aula Sei Mentaya Bapperida Kotim, Kamis (12/2).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Kotim Irawati dan dihadiri unsur DPRD, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi kemsyarakatan, serta perwakilan perempuan dan anak.
Dalam sambutannya, Irawati menyampaikan terima kasih kepada seluruh kepala desa, lurah, camat serta masyarakat yang telah berpartisipasi dalam Musrenbang desa, kelurahan, hingga kecamatan sejak Desember 2025 sampai 5 Februari 2026.
“Forum ini merupakan momentum strategis bagi kita semua untuk merumuskan dan menyempurnakan arah pembangunan daerah tahun 2027. Partisipasi publik sangat penting agar RKPD benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Kotim,” ujarnya.
Ia menegaskan, fokus pembangunan 2027 diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,28 persen, angka kemiskinan ditargetkan turun hingga 4,06 persen, dan IPM ditargetkan mencapai 77,78. Target tersebut akan didorong melalui peningkatan infrastruktur, penguatan UMKM, sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta penguatan layanan pendidikan dan kesehatan.
Kepala Bapperida Kotim Alang Arianto dalam paparannya menjelaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 juga diselaraskan dengan program strategis nasional.
Ia menyebutkan beberapa fokus nasional, seperti penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, Sekolah Rakyat, pembangunan tiga juta rumah, penguatan ketahanan pangan, Jaminan Kesehatan Nasional, program makan bergizi gratis, hingga pengendalian inflasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Sinkronisasi antara program nasional dan prioritas daerah diperlukan, agar perencanaan kita tidak berjalan sendiri-sendiri. Semua harus terintegrasi dan saling mendukung,” kata Alang.
Ia menambahkan, proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,28 persen bukan sekadar angka, melainkan hasil perhitungan berdasarkan asumsi makro daerah, potensi sektor unggulan, serta belanja daerah yang lebih produktif.
Menurut Alang, penguatan UMKM, dukungan swasembada pangan, kemudahan perizinan di daerah, serta pengendalian inflasiakan menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.
“Kita ingin memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, artinya mampu membuka lapangan kerja dan berdampak langsung pada penurunan kemiskinan,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Kotim juga menetapkan 14 program prioritas daerah tahun 2027. Program tersebut meliputi Satu Kotim Bersih, pencegahan stunting, pendidikan gratis hingga SMP, penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, makan bergizi gratis, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, pencegahan kemiskinan ekstrem, pengembangan dan promosi industri kerajinan serta UMKM, dukungan swasembada pangan, peningkatan infrastruktur berkelanjutan, revitalisasi gedung dan sarana prasarana, pengendalian inflasi daerah, pengembangan konservasi Pulau Hanibung, serta optimalisasi sarana transportasi dan transformasi digital.
Alang menegaskan, forum konsultasi publik ini menjadi ruang untuk menerima masu kan sebelum dokumen RKPD disempurnakan.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya untuk saran dan masukan. Harapannya, RKPD 2027 benar-benar menjadi dokumen yang aspiratif, realistis, dan mampu menjawb tantangan pembangunan Kotawaringin Timur ke depan,” tegasnya.
Sebagai rangkaian kegiatan, dilakukan penandatanganan berita acara konsultasi publik rancangan awal RKPD Tahun 2027 oleh Sekretaris Daerah, DPRD, Kepala Bapperida,perwakilan OPD, camat, akademisi, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi, serta perwakilan perempuan dan anak sebagai bentuk komitmen bresama. (yn)
Editor : Slamet Harmoko