SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com - Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) memberi waktu satu bulan agar Perusahaan hutan tanaman industri (HTI) PT. Baratama Putra Perkasa (BPP) menindaklanjuti tali asih masyarakat Desa Samuda Besar yang telah setahun lebih belum terealisasi.
"Tali asih masyarakat yang sudah disepakati akan ditindaklanjuti 1 bulan dari sekarang," kata Ketua Komisi I DPRD Kotim Angga Aditya Nugraha, Selasa (9/12/2025).
Menurut Angga, hal itu menjadi salah satu dari tiga rekomendasi rapat dengar pendapat (RDP) antara PT BPP dengan masyarakat Desa Samuda Besar.
Adapun dua rekomendasi lainnya yaitu mengenai penyerobotan lahan dan kegiatan yang dilakukan PT BPP dinyatakan sudah dimusyawarahkan.
Terakhir, pihak perusahaan dan tokoh-tokoh masyarakat akan melakukan koordinasi untuk menyelesaikan batas dan juga jarak mengenai lahan.
"Nanti akan ada pengawasan dari kami sebagaimana diketahui bahwasanya anggota legislatif salah satu fungsi kami adalah fungsi pengawasan," imbuhnya.
Menurutnya, nanti apa yang menjadi hasil koordinasi dan bagaimana bentuk tali asihnya agar disampaikan kepada Komisi I DPRD Kotim. Pihaknya akan memantau satu bulan ke depan setelah rekomendasi RDP dikeluarkan.
"Saya dan rekan-rekan Komisi akan melihat hasil diskusinya nanti dan jika perlu kami akan meninjau lapangan," tandasnya.
Sementara itu, perwakilan PT. BPP, Nandang dalam rapat mengatakan mekanisme tali asih sebenarnya sudah beberapa kali dibahas bersama tokoh masyarakat. Namun, perusahaan belum bisa mengambil keputusan final karena proses verifikasi lahan belum sepenuhnya selesai.
“Mekanisme untuk tali asih ini memang beberapa kali kami bersama tokoh masyarakat di Samuda. Saat itu bukan disepakati tetapi kami meminta untuk diverifikasi kembali ke lapangan pada lahan dari 7 desa yang ada masuk ke tempat kami bisa terakomodir semua, sedangkan yang ada baru dua desa,” tandasnya. (ang/fm)
Editor : Farid Mahliyannor