SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com — Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) menegaskan komitmennya memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan.
Hal ini menjadi penekanan dalam kegiatan sosialisasi Mitigasi dan Tata Kelola Antikorupsi di gedung Serbaguna Sampit, Kamis (4/12/2025).
Plt Asisten I Setda Kotim Oktav Pahlevi dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan yang diikuti sekitar 500 peserta terdiri dari kepala perangkat daerah, camat, pejabat eselon III, kepala desa, dan lurah tersebut terselenggara atas arahan Bupati Kotim Halikinnor, Pj Sekda Umar Kaderi, serta dukungan OPD penyelenggara seperti Inspektorat, BKPSDM, Bagian Tapem, Bagian Hukum, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Bagian Umum Setda Kotim.
Oktav menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran aparatur mengenai pentingnya integritas dan pencegahan korupsi, sekaligus memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan kerja pemerintah daerah.
Selain itu, peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai dasar hukum, sanksi pidna gratifikasi, serta berbagai potensi risiko tindak pidana korupsi yang rentan terjadi.
“Kami ingin mmastikan seluruh aparatur memahami pentingnya menjaga integritas, mengetahui ancaman sanksi pidana, dan mampu menxciptakan budaya menolak serta melaporkan gratifikasi,” ujarnya.
Materi sosialisasi disampaikan oleh Kombes Pol Mulya Hakim Solichin, S.I.K., M.H., Wakil Direktur Cegah Kortas Tipidkor Polri. Pemerintah Kabupaten Kotim kata Oktav, menyampaikan apresiasi atas kesediaan narasumber memberikan penguatan dalam upaya pencegahan korupsi di daerah.
Tiga hasil utama yang ditargetkan dari kegiatan ter sebut yaitu, pserta memahami pentingnya integritas dan antikorupsi dalam melaksanakan tugas. Peserta megetahui dasar hukum dan sanksi pidana terkait gratifikasi. Terbangunnya komitmen budaya menolak dan melaporkan gratifikasi di lingkungan kerja.
Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan hingga ke level desa dan kelurahan.
Bupati Kotim Halikinnor secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa korupsi meruopakan ancaman serius bagi ytata kelola pemerintahan, pembangunan daerah, dan kepercayaan publik.
“Pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan satu pihak saja. Dibutuhkan komitmen bersama, integritas, serta tata kelola yang kuat dan transparan,” tegasnya.
Ia menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat pencegahan melalui peningkatan integritas aparatur, transparansi pengelolaan keuangan, penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas desa dan kelurahan, optimalisasi pelayanan publik yang bersih dan bebas KKN.
Melalui sosialisasi ini, Bupati berharap seluruh pesrta dapat memahami risiko korupsi di tingkat perangkat daerah maupun desa/kelurahan, menguasai langkah mitigasi, menaati regulasi, dan menjadikan integritas sebagai pondasi kerja.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kakortas Tipikor Polri yang telah berpartisipasi sebagai narasumber. Menurutnya, kehadiran pihak kepolisian memberi penguatan penting bagi Kotim dalam meningkatkan yupaya pencegahan korupsi.
Ia mengajak seluruh perangkat daerah bekerja bersama membangun Kotawaringin Timur yang bersih, transparan, akuntabel, dan dipercaya mayarakat.
“Semangat antikorupsi harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar slogan. ASN, perangkat daerah, kepala desa, dan lurah harus menjadi teladan dalam integritas, akuntabilitas, dan pelayanan publik,” tegasnya. (yn/fm)
Editor : Farid Mahliyannor