SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) tegaskan penanganan premanisme dan aktivitas organisasi masyarakat bermasalah melalui rapat Satuan Tugas Terpadu yang digelar di Sampit, Kamis (20/11/2025).
Kegiatan tersebut dipimpin Asisten III Setda Kotim Bima Eka Wardhana, mewakili Bupati Kotim.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Kotim menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta stablitas investasi dan dunia usaha di daerah.
Premanisme, pungutan liar, dan aktivitas organisasi yang tidak sesuai aturan dinilai menjadi ancaman nyata bagi iklim usha maupun kenyamanan masyarakat.
“Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Kalteng, Kotim harus mampu memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Satgas Terpadu ini menjadi ruang koordinasi agar pencegahan hingga penindakan dapat berjalan efektif,” ujar Bima.
Ia menekankan perlunya pembaruan data titik rawan, penyamaan standar operasional di lapangan, serta kolaborasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen menjaga situasi kondusif agar pembangunan tidak terhambat.
“Saya berharap kinerja Satgas terus ditingkatkan. Lakukan pendekatan humanis, tetapi tetap tegas menghadapi tindakan yang mengganggu kepentingan umum,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Kesbangpol Kotim Eddy Hidayat menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut pembentukan Satgas Terpadu sesuai instruksi Mendagri per 10 Mei 2025.
Ia menyebutkan bahwa rapat kali ini berfokus pada penentuan langkah awal sebelum penyusunan SOP teknis pekan depan.
Eddy menerangkan bahwa Satgas melibatkan unsur Polri, TNI, kejaksaan, intelijen, serta sejumlah organisasi perangkat daerah seperti Dinas Sosial, DPMPTSP, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perhubungan.
“Langkah awal yang akan dilakukan adalah turun ke lapangan, kita utamakan sosialisasi dan pencegahan. Kami juga menerima banyak masukan terkait laporan aksi premanisme di sejumlah SPBU dan kawasan pasar,” katanya.
Ia berharap keberadaan satgas ini mampu menghadirkan rkan situasi yang lebih aman bagi masyarakat dan dunia usaha.
“Kami ingin Kotim tetap kondusif, investasi tidak terhambat, dan masyarakat merasa terlindungi dari gangguan premanisme maupun ormas bermasalah,” harapnya. (yn/fm)
Editor : Farid Mahliyannor