SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Warga Kotawaringin Timur berbondong-bondong datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Keramaian pemohon sudah terjadi sejak pekan lalu, tepatnya saat Disdukcapil Kotim mengabarkan kedatangan 4.500 keping blangko melalui akun official Facebook Disducapil Kotim, Selasa (10/6).
Permohonan cetak KTP-el masih terpantau ramai hingga Senin (16/6) kemarin. Ratusan pemohon mengantre memenuhui ruang layanan hingga teras kantor, berharap namanya lekas terpanggil mendapatkan KTP-el.
Pono (51), warga Kotim, jauh-jauh datang dari Desa Bakti Karya Kecamatan Antang Kalang untuk mengurus pembuatan KTP-el milik anaknya yang bernama Arhan As Suha. Anak keduanya telah melakukan perekaman pada 11 April 2025 untuk kepentingan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Surakarta.
"Saya dapat nomor antrean 350. Kemungkinan nama anak saya tidak dipanggil, karena antreannya cukup panjang," ujar Pono saat diwawancarai Radar Sampir, Senin (16/6).
Pono berniat menunggu antrean sampai kantor Disdukcapil Kotim tutup layanan jam 15.30 WIB. Apabila tak juga dilayani, ia berniat mencetak KTP di Jawa Tengah.
"Saya tunggu sampai tutup kantor, karena besok jam 7 pagi saya harus berangkat ke Surabaya naik kapal. Kalau sampai sore ini belum dipanggil, saya tadi sudah tanya kebagian informasi, dicoba saja cetak KTP rencananya mau coba cetak KTP ke Sragen atau ke Ngawi, untuk datanya tetap sebagai warga Kotim," ujarnya.
Pemohon lain bernama Purwanto (65) mendapat nomor antrean 139. Ia ingin mengurus administrasi kependudukan berupa perubahan elemen data pemindahan domisili.
"Saya sebelumnya tinggal di Jalan Kopi Selatan, ini lagi ngurus pindah ke Jalan Iskandar 28. Nomor antrean sudah diproses tinggal menunggu pencetakan KTP," ujarnya.
Aditya Saputra Pemohon lain berniat mengajukan cetak KTP-el untuk keperluan bekerja di perusahaan sawit yang berlokasi di Desa Patai.
"Sudah perekaman 5 Mei 2025, saya coba datang hari ini infonya blangko sudah tersedia. Dapat nomor antrean 310 sudah menunggu dari jam 8 pagi. Sampai sekarang belum dipanggil-panggil," ujarnya.
Di pagi hari, banyak pula pemohon yang mengurus pindah domisili Kartu Keluarga untuk keperluan syarat mendaftar sekolah.
"Tadi pagi saya lihat banyak pemohon yang ngurus pindah domisili untuk keperluan pendaftaran sekolah. Kalau saya mau mengurus cetak KTP-baru karena KTP lama hilang," ucap Rifa.
Terpisah, Kepala Disdukcapil Kotim Agus Tripurna Tangkasiang menjelaskan bahwa kepadatan antrean pemohon disebabkan karena terbatasnya jumlah blangko.
"Kami baru minggu lalu menerima dropping dari Disdukcapil Provinsi Kalteng sebanyak 4.500 keping, mulai Selasa lalu cetak KTP. Jumat lalu saja itu kami layani 596 pencetakan KTP, sampai dengan Senin ini kurang lebih ada 2.000 keping KTP yang sudah tercetak," kata Agus Tripurna Tangkasiang yang selalu stanby bekerja melayani pemohon di depan pintu ruang kerjanya, Senin (16/6).
Berdasarkan data print ready record (PRR) jumlah perekaman KTP sebanyak 2.484 dengan jumlah pemohon cetak KTP per 10 Juni hingga 16 Juni 2025 ini sebanyak 1.517 pemohon.
"Sesuai data Jumat 13 Juni 2025 lalu, jumlah blangko KTP yang tersedia sebanyak 2.983 dari 4.500 keping. Untuk data Senin ini laporannya sore nanti, kemungkinan ketersediaan blangko hanya cukup minggu ini saja, selebihnya kami menunggu lagi dropping berikutnya dari provinsi," ujarnya.
Agus mengatakan keterbatasan blangko KTP tidak hanya terjadi di Kotim tetapi juga di daerah lain. Hal itu disebabkan akibat dampak rasionalisasi anggaran dari pemerintah pusat.
"Kendalanya karena dampak dari rasionalisasi anggaran, kami tidak bisa setiap bulan memberangkatkan staf untuk mengajukan permintaan KTP ke pemerintah pusat. Karena, keberangkatan dinas memerlukan biaya yang tidak sedikit," ujarnya.
Sebagai contoh, saat Februari-Maret lalu staf Disdukcapil Kotim diberangkatkan untuk pengajuan permintaan blangko ke pemerintah pusat, biaya perjalanan dinas baru bisa dibayarkan tiga bulan setelahnya. Sehingga, keberangkatan di awal menggunakan dana talangan.
"Kami inginnya juga memberangkatkan staf ke pemerintah pusat setiap bulan, tetapi kemampuan anggarannya yang sangat terbatas. Dengan adanya rasionalisasi anggaran, perjalanan dinas baik di dalam maupun luar daerah dipotong 50 persen, ini tentu sangat terbatas untuk memenuhi biaya tiket pesawat, penginapan hotel, uang saku dan lain sebagainya," ujarnya.
Sementara, pegawai yang biasa ditugaskan minimal dua pegawai belum termasuk biaya bagasi muatan per kardus berisi 2.000 keping yang beratnya 20 kg
"Sebenarnya makin banyak menugaskan pegawai, semakin banyak peluang mendapatkan blangko KTP tapi ini juga belum termasuk biaya bagasi. Seperti Februari lalu, kami dapat 6.000 keping blangko KTP," ujarnya.
Dengan anggaran yang terbatas, perjalanan dinas untuk pengajuan permintaan blangko KTP-el kemungkinan hanya maksimal tiga kali dalam setahun.
"Karena kondisi anggaran yang terbatas, perjalanan dinas juga dibatasi dan hanya mengharap dropping dari provinsi. Kalau mengutamakan ketersediaan blangko KTP, saya juga tidak ingin mengorbankan kegiatan rutin yang lain. Jangan sampai kegiatan rutin jemput bola ke beberapa desa, pelaksanaan rapat keluar daerah dan kegiatan lain tidak dapat terlaksana. Karena itu, kami ingin buktikan bekerja secara profesional dan terus memberikan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat," ujarnya.
Menyikapi hal ini, Agus sangat mengharapkan lembaga pengguna jasa terutama perbankan agar mengandalkan dan memanfaatkan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang memuat semua data kependudukan KTP, KK, Akta dan data penting lainnya dalam bentuk digital yang sudah diluncurkan tahun 2022 lalu.
"Kami berharap lembaga pengguna jasa agar memanfaatkan aplikasi IKD ini karena IKD adalah aplikasi yang sah milik pemerintah. Yang ada saat ini,perbankan masih alergi tidak mau mengandalkan aplikasi ini dan tetap meminta bukti KTP asli ke setiap nasabah yang ingin mengurus atau membuka rekening baru. Walaupun di penerbangan sudah mau memanfaatkan IKD, kami harapkan semua lembaga pengguna jasa menggunakan IKD," tandasnya. (hgn/yit)
Editor : Heru Prayitno