SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar operasional dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2026.
Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kotim Alang Arianto, menyampaikan bahwa prioritas utama dalam perencanaan anggaran harus mencakup gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta kebutuhan rutin seperti biaya listrik dan internet.
”Ini sebagai rancangan awal kita untuk anggaran 2026, karena ini merupakan bagian dari rangkaian rencana kerja perangkat daerah. Kami meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengutamakan penganggaran gaji, baik itu PNS maupun PPPK, kemudian tambahan penghasilan pegawai (TPP), termasuk belanja operasional kantor. Jika itu sudah dianggarkan, kita bisa memperkirakan kebutuhan anggaran operasional selama satu tahun," ujar Alang.
Menurutnya, alokasi anggaran untuk kebutuhan rutin harus menjadi prioritas sebelum beranjak ke program pembangunan lainnya.
Jika anggaran operasional tidak diprioritaskan, maka kelangsungan aktivitas pemerintahan dapat terganggu.
”Kalau pegawai tidak digaji, tentu tidak mungkin bekerja. Lalu, listrik kalau tidak dibayar, langsung diputus, meskipun milik pemerintah. Begitu juga dengan internet yang menjadi kebutuhan utama dalam pelayanan administrasi," katanya.
Alang juga menjelaskan, dalam penyusunan anggaran 2026, pemerintah daerah harus mempertimbangkan kondisi keuangan yang tersedia.
Ia mencontohkan, pada APBD 2025 yang awalnya dirancang sebesar Rp2,2 triliun, terjadi pemangkasan setelah evaluasi dari pemerintah pusat.
”Anggaran kita memang ditetapkan, tetapi dalam perjalanannya ada evaluasi yang menyebabkan pemangkasan. Nanti dalam APBD Perubahan, kita lakukan penyesuaian,” katanya.
Oleh karena itu, lanjutnya, setelah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pihaknya akan melihat kemampuan pendapatan daerah.
”Pemerintah daerah ini membuat rencana dengan uang yang belum tersedia, sehingga selama tahun berjalan, kita juga harus mencari sumber pendapatan," jelasnya.
Dengan adanya perencanaan yang matang dan penganggaran yang realistis, diharapkan roda pemerintahan di Kotim dapat berjalan dengan baik tanpa mengalami hambatan akibat keterbatasan anggaran operasional. (yn/ign)
Editor : Gunawan.