NANGA BULIK, radarsampit.jawapos.com – Minimnya pengetahuan aparatur desa terkait pengelolaan aset desa dan koperasi desa (Kopdes) berpotensi menimbulkan risiko hukum di kemudian hari.
Untuk mencegah hal tersebut, personel Bidang Hukum (Bidkum) Polres Lamandau menggelar penyuluhan hukum tentang pengelolaan aset desa dan Kopdes.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, pada Senin (23/12). Penyuluhan diikuti oleh para kepala desa, perangkat desa, pengurus koperasi desa, serta perwakilan instansi terkait.
Penyuluhan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum aparatur desa dalam mengelola aset desa dan koperasi secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Salah satu anggota Bidkum Polres Lamandau Wasto menyampaikan bahwa materi yang diberikan mencakup dasar hukum pengelolaan aset desa, tata kelola administrasi yang baik, potensi permasalahan hukum, serta upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi.
“Dalam penyuluhan ini kami menekankan pentingnya pengelolaan aset desa yang tertib administrasi dan sesuai aturan guna menghindari permasalahan hukum,” ujar Wasto.
Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi dengan sesi tanya jawab. Para peserta diberi kesempatan menyampaikan berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan aset desa dan koperasi di wilayah masing-masing.
Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur desa dan pengurus Kopdes di Kecamatan Delang dapat lebih memahami aspek hukum pengelolaan aset desa dan koperasi, sehingga mampu menjalankan tugas secara profesional serta terhindar dari permasalahan hukum di masa mendatang. (mex/yit)
Editor : Heru Prayitno