Diskan Kotim Hadapi Keterbatasan Anggaran 2027, Operasional Kantor hingga Layanan Perikanan Terancam

Yuni Pratiwi Iskandar • Dipublikasikan Rabu, 21 Oktober 2026 | 20:30 WIB

 

RAPAT: Kepala Diskan Kotim Marjuki (kanan) beserta jajaran mengikuti rapat pembahasan rancangan APBD Murni Tahun Anggaran 2027 di ruang rapat Anggrek Tewu Lantai II Setda Kotim, Selasa (20/10/2026). FOTO: DISKAN KOTIM/RADAR SAMPIT
RAPAT: Kepala Diskan Kotim Marjuki (kanan) beserta jajaran mengikuti rapat pembahasan rancangan APBD Murni Tahun Anggaran 2027 di ruang rapat Anggrek Tewu Lantai II Setda Kotim, Selasa (20/10/2026). FOTO: DISKAN KOTIM/RADAR SAMPIT

 

SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com - Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) harus memangkas ketat berbagai kegiatan operasional pada 2027 mendatang. Dari total pagu anggaran sekitar Rp5,7 miliar, lebih dari Rp4 miliar terserap habis untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai.

Kondisi tersebut membuat anggaran riil yang tersisa untuk dikelola dinas hanya sekitar Rp1,6 miliar. Dana minim ini masih harus dibagi untuk membiayai belanja rutin kantor hingga pembiayaan tenaga pendukung.

Kepala Dinas Perikanan Kotim Marjuki mengungkapkan, pos anggaran yang tersisa berada dalam kondisi sangat kritis. Pihaknya terpaksa memutar otak agar roda operasional pelayanan tidak terhenti.

Baca Juga: Bisnis BBM Ilegal di Kalteng Menjerat 23 Orang Tersangka

“Anggaran kita sekarang ini nyaris ngepres. Jadi, 2027 ini kita hanya dapat Rp5,7 miliar. Lebih dari Rp4 miliar itu hanya untuk membiayai gaji dan tunjangan. Jadi, yang kita kelola ini hanya sekitar Rp1,6 miliar,” kata Marjuki.

Menurut Marjuki, sisa anggaran tersebut belum dapat dialokasikan leluasa untuk program kerja perikanan. Dinas masih menanggung beban pembiayaan 16 tenaga PPPK paruh waktu dan tenaga alih daya (outsourcing).

“Belum lagi kita bayar listrik, PPPK paruh waktu kita ada 16 orang. Untuk outsourcing satu orang, kita baru bisa membiayai dua bulan. Sepuluh bulan sisanya masih bingung harus mencari dari mana,” ungkap Marjuki.

Baca Juga: Bupati Kotim Apresiasi Perusahaan yang Turun Tangan Padamkan Karhutla di Luar Area Konsesi

Keterbatasan dana juga mengancam pemenuhan daya listrik dinas. Beban listrik di dinas tersebut tergolong vital karena mencakup kebutuhan operasional pabrik es balok untuk melayani para nelayan lokal.

Untuk bertahan, efisiensi drastis akan diberlakukan mulai dari pembatasan jam listrik kantor, pemangkasan biaya internet, hingga pengetatan anggaran perjalanan dinas dan rapat koordinasi.

“Kalau bicara mengganggu, ya sudah pasti ada pengaruhnya, tapi kita pas-paskan. Mungkin untuk listrik di kantor yang biasanya hidup terus-menerus akan kita kurangi, termasuk biaya internet dan segala macamnya,” tandasnya. (yn/fm)

Editor : Farid Mahliyannor
anggaran terbatas APBD 2027 pangkas operasional efisiensi Dinas Perikanan