SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Pemkab Kotawaringin Timur (Kotim) memperkuat koordinasi dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) menghadapi puncak musim kemarau dan ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Koordinasi dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) pemerintah bersama perusahaan pemegang HGU dan PBPH secara virtual, Senin (7/9). Rakor diikuti dari Ruang Rapat Gedung B Setda Kotim sebagai langkah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla 2026.
Baca Juga: Sarpras MPA Terbatas, DPRD Kalteng Minta Bantuan Lebih Merata
Wakil Bupati Kotim Irawati mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan perusahaan, aparat, dan unsur terkait.
“Penanganan dan penanggulangan karhutla harus dilakukan bersama. Kita perlu memperkuat pencegahan sejak dini dan mempercepat respons ketika ditemukan potensi kebakaran,” ujarnya.
Baca Juga: Disdik Palangka Raya Perpanjang PJJ hingga 9 September
Menurut Irawati, koordinasi juga penting untuk meningkatkan pemantauan titik panas (hotspot) serta mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran. Hal tersebut diharapkan mampu mencegah api meluas dan mengurangi dampak terhadap masyarakat maupun lingkungan.
Ia berharap sinergi pemerintah dan perusahaan terus diperkuat selama musim kemarau. “Semoga melalui koordinasi yang kuat dan langkah bersama, penanganan karhutla di Kotim dapat terus kita tingkatkan demi melindungi masyarakat, lingkungan, dan wilayah kita bersama,” harapnya. (yn/fm)
Editor : Farid Mahliyannor