SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyiapkan enam strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah semakin terbatasnya ruang fiskal dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Bupati Kotim, Halikinnor, mengatakan tingkat kemandirian keuangan daerah saat ini masih belum optimal karena sebagian besar pembiayaan pembangunan masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dan disepakati bersama.
“Dari porsi pendapatan dan belanja menunjukkan bahwa tingkat kemampuan atau kemandirian keuangan daerah masih tergantung pada sumber pembiayaan dari pemerintah pusat,” ujarnya, belum lama ini.
Ia menjelaskan, perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah yang semakin dibatasi penggunaannya turut memengaruhi ruang gerak pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan.
Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan kabupaten agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer.
Enam strategi yang disiapkan meliputi perluasan sumber pendapatan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendapatan, pembangunan dan rehabilitasi sarana pendukung objek pendapatan, digitalisasi layanan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan BUMD, serta peningkatan kinerja badan usaha milik daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan teknologi melalui sistem e-pendapatan guna meningkatkan efektivitas pelayanan pajak dan retribusi sekaligus memperluas basis penerimaan daerah.
Halikinnor menilai penguatan PAD menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah, terutama di tengah ketidakpastian kebijakan transfer dari pemerintah pusat.
“Ke depan dibutuhkan upaya yang maksimal untuk meningkatkan PAD sehingga kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin mandiri,” pungkasnya. (ktr-2/sla)
Editor : Slamet Harmoko