SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor, mengimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama saat memasuki musim kemarau.
Menurut Halikinnor, penanganan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama karena dampaknya dirasakan seluruh masyarakat.
“Pemadaman tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Karena dampaknya kalau sudah terjadi kemarau dan banyak asap, akan mengganggu semua aktivitas kita, baik kesehatan, pendidikan, transportasi, maupun ekonomi,” ujarnya, Sabtu (2/5).
Ia mengingatkan masyarakat agar segera membantu memadamkan api kecil jika ditemukan, sebelum meluas dan sulit dikendalikan.
“Kalau ada menemukan api-api kecil, coba tolong dibantu dipadamkan. Jangan sampai menunggu membesar sehingga sulit dipadamkan,” ungkapnya.
Halikinnor menjelaskan, kondisi geografis Kotim yang didominasi lahan gambut membuat proses pemadaman karhutla sangat sulit.
Selain itu, keterbatasan personel dan peralatan serta lokasi kebakaran yang jauh dan sulit dijangkau menjadi tantangan tersendiri.
“Karena kita tahu daerah kita daerah gambut. Kalau ada kebakaran, untuk memadamkannya susah sekali. Dengan kemampuan personel dan peralatan yang kita miliki itu tidak mudah, apalagi daerah yang cukup jauh dan sulit dijangkau,” tambahnya.
Selain ancaman karhutla, musim kemarau panjang juga berpotensi menimbulkan kekeringan dan krisis air bersih, khususnya di wilayah selatan Kotim.
Menurut Halikinnor, pasokan air bersih kemungkinan harus disuplai dari Sampit ke wilayah selatan karena banyak masyarakat di daerah pesisir masih bergantung pada air hujan.
Hal itu disebabkan air sungai di wilayah tersebut telah terintrusi air laut sehingga terasa payau dan tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
“Wilayah selatan nanti hujannya mulai menipis, sehingga kebutuhan air bersih kemungkinan akan disuplai dari Sampit. Karena di sana masih banyak masyarakat yang memerlukan air hujan, sementara air sungainya sudah payau,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Halikinnor meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyiapkan langkah antisipasi sejak dini, termasuk peralatan, personel, dan kebutuhan anggaran.
“Saya minta setiap OPD melakukan persiapan peralatan, anggaran, serta mempersiapkan personel sesuai kemampuan kita,” tandasnya. (Ktr-2)
Editor : Slamet Harmoko