PANGKALAN BUN, radarsampit.jawapos.com — Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat (Dinkes Kobar) mengakui kesulitan melacak keberadaan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di wilayah setempat. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kobar, dr. Jhonferi Sidabalok, mengatakan komunitas LGBT diketahui ada di Kobar, tetapi aktivitas mereka berlangsung tertutup sehingga pemerintah tidak memiliki akses langsung untuk melakukan pendataan maupun edukasi.
"Ketatnya aturan di komunitas tersebut membuat petugas kesehatan mengalami kesulitan dalam pendataan dan edukasi secara langsung," kata Jhonferi.
Menurutnya, sebagian komunitas memiliki mekanisme internal yang ketat. Anggota yang diketahui membuka identitas atau memberikan informasi kepada pihak luar berisiko mendapatkan sanksi hingga dikeluarkan dari komunitas.
Selama ini, penjangkauan terhadap kelompok berisiko lebih banyak dilakukan melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang memiliki jaringan dengan komunitas tersebut. Dinkes Kobar menerima informasi berdasarkan hasil penjangkauan yang dilakukan mitra.
"Dengan kondisi tersebut, Dinas Kesehatan lebih mengandalkan skrining terhadap kelompok yang masuk kategori berisiko, termasuk lelaki penyuka lelaki (LSL)," ujarnya.
Meski skrining rutin dilakukan, petugas belum dapat mengetahui secara menyeluruh keberadaan maupun jejaring komunitas tersebut. Sebagian anggota masih memilih merahasiakan identitas dan lokasi mereka.
Jhonferi menjelaskan, anggota komunitas umumnya baru berhubungan dengan petugas kesehatan ketika mengalami gejala atau secara sukarela mengikuti pemeriksaan melalui jalur penjangkauan.
Jika hasil pemeriksaan menunjukkan reaktif, petugas akan melakukan investigasi kontak berdasarkan keterangan pasien mengenai orang-orang yang pernah melakukan kontak berisiko. Dari proses tersebut, penelusuran kasus baru dapat dilakukan.
Namun, proses pelacakan tersebut belum selalu berjalan optimal karena sebagian anggota komunitas tetap menjaga kerahasiaan identitas dan lebih mempercayai sesama anggota komunitas dibandingkan memberikan informasi kepada petugas kesehatan.
Jhonferi juga mengungkapkan adanya kecenderungan sebagian warga melakukan pemeriksaan HIV di luar wilayah tempat tinggalnya. Misalnya, warga Pangkalan Bun memilih memeriksakan diri di Kotawaringin Lama karena khawatir identitasnya diketahui jika menjalani pemeriksaan di daerah sendiri.
"Pola tersebut justru semakin menyulitkan proses pelacakan kasus maupun pemetaan kelompok berisiko," pungkasnya. (tyo/yit)
Editor : Heru Prayitno