PANGKALAN BUN, radarsampit.jawapos.com – Komisi A DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) memastikan ketersediaan stok pangan di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Drive Regional II Pangkalan Bun dalam kondisi aman. Di sisi lain, DPRD juga mendorong Bulog agar mampu meningkatkan penyerapan hasil panen petani lokal demi mendukung kesejahteraan petani.
Monitoring tersebut dilakukan Komisi A DPRD Kobar ke Bulog Sub Drive Regional II Pangkalan Bun, Rabu (1/7/2026), sebagai bagian dari agenda pengawasan yang telah dijadwalkan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD. Sebelumnya, Komisi A juga melakukan monitoring ke sejumlah sekolah dan puskesmas.
Ketua Komisi A DPRD Kotawaringin Barat, Muhammad Isro Wahyudin, mengatakan kunjungan itu bertujuan memastikan program pemerintah di bidang ketahanan pangan berjalan sesuai harapan, termasuk penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat.
Menurutnya, DPRD ingin memastikan kualitas bahan pangan yang disalurkan tetap terjaga serta stok yang tersedia mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Kami ingin memastikan stok pangan aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Program bantuan pemerintah tetap dapat disalurkan sesuai ketentuan. Kami juga mengapresiasi kinerja Bulog yang selama ini mampu menjaga kualitas dan ketersediaan pangan," ujarnya.
Wahyu menjelaskan, Bulog Sub Drive Regional II Pangkalan Bun tidak hanya melayani kebutuhan Kabupaten Kotawaringin Barat, tetapi juga memasok kebutuhan pangan untuk Kabupaten Lamandau dan Sukamara. Karena itu, ketersediaan stok menjadi aspek penting yang harus terus dijaga.
Selain mengecek stok pangan, Komisi A juga berdialog dengan Kepala Bulog Sub Drive Regional II Pangkalan Bun mengenai upaya peningkatan penyerapan hasil panen petani lokal.
Menurut Wahyu, Bulog sebenarnya memiliki kesiapan untuk membeli hasil panen petani. Namun, penyerapan belum dapat dilakukan secara maksimal karena masih terdapat kendala pada harga pokok produksi (HPP) yang belum sejalan dengan harga jual yang diharapkan petani.
"Bulog sebenarnya siap menyerap hasil panen petani, namun persoalan HPP masih belum menemukan titik temu. Harapan kami persoalan ini menjadi perhatian bersama sehingga ada solusi yang dapat mendukung penyerapan hasil panen petani lokal," katanya.
Ia berharap pemerintah pusat maupun instansi terkait dapat mencari formula terbaik agar harga pembelian gabah lebih menguntungkan petani tanpa mengganggu mekanisme penyerapan Bulog.
"Dengan adanya terobosan tersebut, hasil panen petani dapat terserap lebih optimal dan kesejahteraan petani di Kabupaten Kotawaringin Barat juga akan semakin meningkat," pungkasnya. (sam)
Editor : Slamet Harmoko