PALANGKA RAYA, Radarsampit.jawapos.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Linae Victoria Aden menegaskan evaluasi pelaksanaan APBD 2025 menjadi dasar pemerintah untuk meningkatkan efektivitas anggaran di tahun ini.
Ia menyebutkan, pihaknya sudah menerima berbagai rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga DPRD terkait pertanggungjawaban anggaran 2025, sehingga tindak lanjut rekomendasi tersebut akan dijadikan bahan evaluasi ke depan.
"Secara umum memang rekomendasi itu tujuannya untuk perbaikan, dan semua sudah kami catat untuk nanti dilihat lagi berkenaan dengan perbaikannya," katanya saat rapat paripurna, Selasa (14/7/2026).
Baca Juga: Mahasiswa KKN UPR Didorong Jadi Akselerator Program Tambun Bungai di Gumas
Tentu di tengah efisiensi anggaran sekarang ini, pengelolaan APBD tidak hanya memerhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi, tetapi lebih juga menekankan penggunaan anggaran uang efektif dan efisien.
Ditegaskannya, prinsip ini supaya pelaksanaan APBD tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi untuk memperkuat ketepatan penggunaan anggaran untuk mendukung pembangunan daerah.
"Seperti yang juga sering disampaikan Pak Gubernur, kita ini tetap mengutamakan kualitas pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat," ucapnya.
Baca Juga: Evaluasi APBD 2025, DPRD Kalteng Beri Catatan untuk Perbaikan Kinerja Anggaran
Terkait hal tersebut, Ia memastikan berbagai masukan dan rekomendasi yang disampaikan BPK dan DPRD menjadi perhatian pemerintah daerah menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran.
"APBD inikan tujuan akhirnya adalah kualitasnya. Kita tidak hanya melihat dari sisi laporan, tetapi lebih kepada program pembangunannya yang harus benar-benar memberikan manfaat," pungkasnya. (sho/fm)
Editor : Farid Mahliyannor