PALANGKA RAYA, radarsampit.jawapos.com – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya yang tak kunjung mereda akhirnya memicu rapat gabungan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Forkopimda, dan pihak Pertamina di Istana Isen Mulang, Jumat (8/5/2026).
Dalam rapat tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, meminta penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk wilayah Kalteng.
Ia juga mengusulkan agar pangkalan BBM eceran dilegalkan sementara guna membantu mengurai antrean panjang di SPBU.
Pertemuan itu digelar menyusul kondisi antrean BBM yang terus membludak dalam beberapa pekan terakhir.
Bahkan, antrean kendaraan kerap memakan badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas di sejumlah titik di Kota Palangka Raya.
“Kami meminta penambahan kuota untuk Kalimantan Tengah, untuk mengantisipasi keadaan sekarang,” ujar Agustiar.
Selain meminta tambahan kuota, gubernur juga berharap pemerintah pusat melalui Migas dapat memberikan legalitas sementara bagi pangkalan BBM eceran agar distribusi ke masyarakat lebih terbantu.
“Kedua, kalau bisa ada surat tertulis dari Migas untuk melegalkan pangkalan eceran ini untuk mengurai kemacetan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Sales Area Manager Retail Kalteng Pertamina, Donny Prasetya, memastikan stok BBM di Kalimantan Tengah masih aman meski terjadi lonjakan konsumsi, khususnya pada BBM nonsubsidi jenis Pertamax.
Menurut Donny, Pertamina telah menambah suplai sekitar 10 hingga 15 persen dari kondisi normal, terutama untuk produk nonsubsidi.
“Khusus Pertamax, biasanya sekitar 190 kiloliter per hari, sekarang menjadi sekitar 205 kiloliter per hari,” jelasnya.
Ia menyebut meningkatnya konsumsi Pertamax dipicu perpindahan masyarakat dari BBM subsidi ke nonsubsidi di tengah situasi antrean yang terjadi.
Donny menegaskan stok Pertamax masih dalam kondisi aman hingga enam sampai tujuh hari ke depan dan distribusi terus bergerak dinamis setiap hari.
“Bukan berarti enam hari lagi habis. Stok itu bergerak terus dan selalu ada suplai masuk,” katanya.
Sebagai langkah antisipasi, Pertamina memperpanjang jam operasional sejumlah SPBU hingga dini hari serta meningkatkan pengawasan distribusi agar tidak terjadi penumpukan pembelian.
Namun demikian, Donny mengakui antrean juga dipicu pola masyarakat yang cenderung memilih SPBU tertentu sehingga terjadi penumpukan kendaraan di titik-titik tertentu.
Selain itu, panic buying disebut turut memperparah kondisi di lapangan.
“Kami pastikan sebenarnya tidak perlu panic buying. Dengan 17 SPBU di Palangka Raya dan 75 SPBU di seluruh Kalimantan Tengah, stok masih kami jaga,” ujarnya.
Pertamina juga memastikan tidak ada pembatasan pembelian untuk BBM nonsubsidi seperti Pertamax. Pembatasan hanya berlaku untuk BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalteng bersama Forkopimda menyatakan akan terus memantau distribusi BBM di lapangan, termasuk menindak tegas apabila ditemukan praktik penimbunan maupun penyimpangan distribusi di SPBU. (jpg)
Editor : Slamet Harmoko