
KUALA PEMBUANG, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Aturan tersebut menjadi pedoman teknis dalam proses pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Seruyan.
Perbup tersebut disosialisasikan di Gedung Serba Guna Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Rabu (18/11/2026). Kegiatan dibuka Kepala Bagian Hukum Imanuel yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
Imanuel mengatakan, sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada pemerintah kecamatan dan masyarakat mengenai prosedur serta persyaratan pengakuan masyarakat hukum adat. Proses pengakuan harus melalui sejumlah tahapan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Melalui aturan ini, kita ingin memberikan pemahaman yang jelas mengenai mekanisme dan persyaratan pengakuan masyarakat hukum adat,” ujarnya.
Perbup Nomor 21 Tahun 2026 merupakan tindak lanjut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
Dalam perbup tersebut, pengakuan masyarakat hukum adat harus melalui beberapa tahapan, yakni pengusulan, identifikasi, verifikasi dan validasi, pemberian rekomendasi, hingga penetapan melalui Keputusan Bupati.
Tahap identifikasi meliputi penelusuran sejarah asal-usul masyarakat, wilayah adat, hukum adat, kelembagaan, serta harta kekayaan dan simbol-simbol adat.
“Pengakuan tidak hanya melihat keberadaan kelompok masyarakatnya, tetapi juga harus memperhatikan sejarah, wilayah, hukum, dan kelembagaan adat yang masih dijalankan,” jelasnya.
Dalam proses tersebut, pemerintah kecamatan memiliki peran penting dengan terlibat dalam identifikasi bersama tokoh dan kelompok masyarakat adat setempat.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





