Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perbup Seruyan Atur Mekanisme Pengakuan Masyarakat Adat

M. Rifani Dewantara
Sosialisasi Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Gedung Serba Guna Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Rabu (18/11/2026).  (Rifani/Radar Sampit)
Sosialisasi Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Gedung Serba Guna Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Rabu (18/11/2026).  (Rifani/Radar Sampit) 

Advertisement

  

KUALA PEMBUANG, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Aturan tersebut menjadi pedoman teknis dalam proses pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Seruyan.

Perbup tersebut disosialisasikan di Gedung Serba Guna Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Rabu (18/11/2026). Kegiatan dibuka Kepala Bagian Hukum Imanuel yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.

Advertisement

Imanuel mengatakan, sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada pemerintah kecamatan dan masyarakat mengenai prosedur serta persyaratan pengakuan masyarakat hukum adat. Proses pengakuan harus melalui sejumlah tahapan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Melalui aturan ini, kita ingin memberikan pemahaman yang jelas mengenai mekanisme dan persyaratan pengakuan masyarakat hukum adat,” ujarnya.

Perbup Nomor 21 Tahun 2026 merupakan tindak lanjut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Advertisement

Dalam perbup tersebut, pengakuan masyarakat hukum adat harus melalui beberapa tahapan, yakni pengusulan, identifikasi, verifikasi dan validasi, pemberian rekomendasi, hingga penetapan melalui Keputusan Bupati.

Tahap identifikasi meliputi penelusuran sejarah asal-usul masyarakat, wilayah adat, hukum adat, kelembagaan, serta harta kekayaan dan simbol-simbol adat.

“Pengakuan tidak hanya melihat keberadaan kelompok masyarakatnya, tetapi juga harus memperhatikan sejarah, wilayah, hukum, dan kelembagaan adat yang masih dijalankan,” jelasnya.

Dalam proses tersebut, pemerintah kecamatan memiliki peran penting dengan terlibat dalam identifikasi bersama tokoh dan kelompok masyarakat adat setempat.

Advertisement
Editor : Heru Prayitno
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Masyarakat (Hukum) Adat dan Paralegal

Masyarakat (Hukum) Adat dan Paralegal

masyarakat hukum adat merupakan salah satu kelompok warga negara yang paling rentan saat berhadapan dengan masalah hukum

Puluhan Tokoh Masyarakat Dapat Gelar Adat dari Majelis Dayak Tomun  

Puluhan Tokoh Masyarakat Dapat Gelar Adat dari Majelis Dayak Tomun  

Peringatan Hari Jadi ke-1 Majelis Dayak Tomun (MDT) berlangsung di GPU Lantang Torang, Kabupaten Lamandau, Rabu (29/7).

Tiga Prasyarat Pewarisan Kebudayaan

Tiga Prasyarat Pewarisan Kebudayaan

prasyarat utama yang memungkinkan terjadinya proses regenerasi kebudayaan atau pewarisan kebudayaan kepada generasi yang lebih muda.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer