
Oleh: Krismelia Y. Panji* | Editor: Andriani SJ Kusni
Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia telah dijamin dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Aturan dasar ini menegaskan bahwa negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan peradaban bangsa. Hak-hak tersebut mencakup wilayah kelola, hutan adat, nilai spiritual, aturan adat, serta tanah ulayat yang telah dijaga dan dipelihara secara turun-temurun selama ratusan tahun. Namun, ketentuan yang tercantum indah di atas lembaran konstitusi tersebut sering kali berjarak sangat jauh dari kenyataan pahit yang dihadapi masyarakat adat di desa.
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat merupakan salah satu kelompok warga negara yang paling rentan saat berhadapan dengan masalah hukum. Kerentanan ini berakar dari perbedaan mendasar antara cara kerja hukum adat dan cara kerja hukum negara. Masyarakat adat meyakini kepemilikan ruang hidup mereka berdasarkan warisan leluhur, sejarah lisan, serta batas-batas alam seperti aliran sungai, pohon besar, punggung bukit, atau bebatuan keramat. Di sisi lain, tata hukum formal negara bekerja secara kaku berbasis dokumen tertulis. Negara menuntut bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik, izin pemanfaatan hutan, peta digital berkoordinat formal, atau surat ketetapan administratif dari kementerian dan pemerintah daerah.
Jurang pemisah cara pembuktian inilah yang kerap memicu lahirnya konflik agraria dan sengketa sumber daya alam. Ketika wilayah adat diberikan oleh instansi pemerintah kepada perusahaan perkebunan atau pertambangan dalam bentuk izin konsesi, masyarakat adat seketika kehilangan ruang hidupnya. Ironisnya, saat warga adat berupaya mempertahankan kebun, ladang, wilayah tempat mereka menggantungkan hidup, mereka kerap dituding melakukan tindak pidana. Istilah hukum formal seperti penyerobotan lahan tanpa izin, perusakan properti perusahaan, hingga perambahan kawasan hutan lindung dijatuhkan kepada mereka. Fenomena pemidanaan masyarakat adat yang semata mempertahankan hak hidupnya ini dikenal luas dalam dunia hukum sebagai kriminalisasi.
Posisi masyarakat adat menjadi semakin lemah karena keterbatasan akses terhadap keadilan dan minimnya pemahaman prosedural hukum pidana maupun perdata. Mayoritas komunitas adat bermukim di wilayah pedalaman atau tepi hutan yang secara geografis sangat terisolasi dari pusat perkotaan. Ketika warga adat menerima surat panggilan dari pihak kepolisian, mereka kerap dilanda ketakutan yang luar biasa karena tidak memahami apa status pemanggilan tersebut, apakah sebagai saksi atau langsung sebagai tersangka. Ketiadaan bantuan hukum sejak tahap awal pemeriksaan kepolisian sering kali berujung pada penandatanganan berita acara pemeriksaan yang merugikan posisi warga itu sendiri.
Pada titik keputusasaan inilah, kebutuhan akan bantuan hukum yang nyata, cepat, dan terjangkau menjadi sangat mendesak. Mengandalkan kehadiran advokat profesional atau sarjana hukum dari kota tentu memiliki keterbatasan yang besar. Jumlah advokat publik di Indonesia sangat terbatas dan sebagian besar berkantor di ibu kota provinsi atau kabupaten. Selain itu, jarak tempuh yang memakan waktu berhari-hari, biaya transportasi yang mahal, serta keterbatasan anggaran bantuan hukum cuma-cuma membuat advokat formal jarang bisa hadir di jam-jam pertama saat konflik memanas. Menjawab kebuntuan akses keadilan inilah kemudian lahir konsep penegak keadilan akar rumput yang dikenal sebagai paralegal desa.
Kedudukan paralegal diakui secara sah dalam tata hukum Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Regulasi ini menyatakan bahwa negara berkewajiban menjamin hak konstitusional setiap warga negara miskin untuk memperoleh akses keadilan melalui bantuan hukum cuma-cuma. Untuk memperluas jangkauan layanan hukum sampai ke pelosok, undang-undang ini mengakui keberadaan paralegal sebagai salah satu pemberi bantuan hukum di bawah naungan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi. Ketentuan operasionalnya kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.
Secara aturan, paralegal bukanlah pengacara dan tidak diwajibkan memiliki gelar sarjana hukum. Paralegal desa adalah warga masyarakat setempat dapat berupa tokoh adat, pemuda desa, kader perempuan adat, atau perangkat desa yang telah mendapatkan pelatihan keterampilan dan pengetahuan dasar hukum. Karena paralegal bukan advokat, mereka tidak memiliki kewenangan hukum untuk beracara langsung di muka ruang sidang pengadilan formal atau menjalankan pendampingan litigasi penuh. Ruang lingkup kerja paralegal difokuskan pada ranah non-litigasi, yaitu pemberian konsultasi hukum awal, mediasi perdamaian di tingkat lokal, pendampingan warga di luar pengadilan, penyuluhan hukum, serta pencatatan dan pendokumentasian bukti-bukti sengketa.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


