SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Yayasan Solidaridad Network Indonesia.
Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang bertujuan untuk menyelaraskan program, kegiatan, dan sumber daya dalam mendukung tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
Bupati Kotim Halikinnor menyampaikan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, khususnya kelapa sawit rakyat.
Namun, ia menekankan bahwa potensi tersebut harus dikelola secara berkelanjutan, inklusif, dan bertanggung jawab agar tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama dengan Yayasan Solidaridad Network Indonesia yang selama ini dikenal memiliki komitmen kuat dalam pengembangan rantai pasok berkelanjutan, peningkatan kapasitas pekebun, serta penerapan prinsip People, Planet, dan Profit," ujar Halikinnor, Senin (9/2).
Melalui kerja sama ini, Halikinnor berharap dapat dilaksanakan berbagai program konkret, antara lain peningkatan kapasitas pekebun sawit swadaya melalui pendampingan dan sekolah lapangan.
Pendataaan dan pemetaan pekebun untuk mendukung E-STDB dan akses program pemerintah. Memfasilitasi penerapan praktik budidaya ramah lingkungan serta dukungan terhadap sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dan penguatan kelembagaan pekebun.
"Saya menegaskan agar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim berperan aktif sebagai koordinator teknis memastikan program ini berjalan efektif, terukur, dan memberikan dampak nyata. Kepada seluruh perangkat daerah terkait, saya instruksikan untuk mendukung dan bersinergi sesuai tugas masing-masing agar pelaksanaan kerja sama ini tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian dari pembangunan daerah secara terpadu," tegasnya.
Lebih lanjut, Halikinnor menegaskan komitmen Pemkab Kotim untuk terus membuka ruang kolaborasi selama sejalan dengan kebijakan daerah.
"Ke depan, pembangunan Kotim akan bertumpu pada pertanian dan perkebunan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Pekebun tidak boleh lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek utama yang harus didampingi, dilindungi, dan diberdayakan. Saya berharap kesepakatan ini tidak berhenti pada dokumen semata, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konsisten," ujarnya.
Sementara itu, Country Manager Yayasan Solidaridad Network Indonesia, Yeni Fitriyanti memaparkan rencana teknis dan latar belakang ekspansi yayasan ke wilayah Kotim.
Ia mengungkapkan bahwa rencana untuk menjangkau daerah Kalteng sudah dimulai sejak tahun 2022 dimulai di Kabupaten Lamandau.
"Sejak tahun 2023, kami sudah mulai melakukan asesmen, baik itu ke petani swadanya, ke rantai pasoknya seperti pabrik-pabrik, dan juga target dari pemerintah daerahnya seperti apa. Ternyata di Sampit ini potensi untuk kebun sawit dan petani sawit mandirinya itu masih sangat besar sekali," ujar Yeni Fitriyanti.
Berdasarkan data dari dinas terkait dan disandingkan dengan hasil asesmen awal, potensi lahan sawit swadaya di Kotawaringin Timur mencapai kurang lebih 300.000 hektar.
"Ini potensi yang sangat besar. Selama kurun waktu tiga tahun masa MoU, Solidaridad akan mengawali langkah dengan melakukan pemetaan dan identifikasi untuk melihat petani mana yang paling membutuhkan pendampingan mendalam, baik yang sudah berorganisasi namun tidak aktif, maupun yang belum pernah tersentuh pelatihan," ujarnya.
Pihaknya juga akan melihat dari sisi legalitasnya. Memastikan lahan petani yang nantinya diberikan pendampingan benar-benar lahan yang sudah clear and clean dan bukan di kawasan hutan, tetapi di APL (Area Penggunaan Lain).
"Itu yang akan kami bantu untuk sertifikasi legalitasnya seperti STDB, dengan tujuan akhir dari kerjasama ini untuk mencapai sertifikasi ISPO dengan target untuk mendukung komitmen pemerintah Indonesia, yaitu NDC 2030, untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui tata kelola kebun sawit berkelanjutan," jelasnya.
Terkait operasional, Yeni menjelaskan bahwa pendanaan program ini berasal dari berbagai sumber donor (funders), termasuk pemerintah internasional (lembaga di bawah PBB/UN) dan pihak swasta.
Untuk pengawasan, Solidaridad menerapkan sistem evaluasi berkala mulai dari laporan bulanan, kuartalan, semesteran, hingga tahunan untuk membedah kendala lapangan.
"Saat ini untuk di Kalimantan Tengah secara keseluruhan kami ada sekitar 4 orang yang berbasis di Lamandau. Namun, khusus untuk ekspansi di Kotim ini, kita baru saja merekrut 3 orang lagi sebagai tim teknis di lapangan. Jadi total akan ada sekitar 7 orang, dengan koordinasi tetap di bawah Area Koordinator yang ada di Lamandau dan kantor pusat di Jakarta," pungkas Yeni. (hgn)
Editor : Slamet Harmoko