SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Tiga program unggulan Presiden Prabowo Subianto dipastikan bakal berjalan maksimal di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Wakil Ketua DPRD Kotim Juliansyah menegaskan, Partai Gerindra siap mengawal implementasi program strategis itu agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ketiga program tersebut meliputi pengelolaan perkebunan kelapa sawit negara melalui Kerja Sama Operasional (KSO) PT Agrinas Palma Nusantara, pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP), serta program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
”Semua ini saya sampaikan kepada lapisan masyarakat, baik perusahaan perkebunan maupun koperasi. Kami sudah menerima informasi langsung dari pusat bahwa untuk Satgas PKH yang sebelumnya dilakukan pemerintah pusat, kini seluruhnya diserahkan kepada Agrinas. Jadi, jangan diragukan lagi, karena Agrinas ini memang ditugaskan untuk menangani permasalahan tersebut secara profesional,” ujar Juliansyah.
Dia menjelaskan, Agrinas kini menjadi ujung tombak penataan perkebunan sawit di daerah.
Perusahaan BUMN ini akan bekerja berdasarkan data dan temuan Satgas di lapangan untuk menertibkan perusahaan dan koperasi yang melanggar aturan, termasuk yang beroperasi di kawasan hutan produksi (HP) tanpa izin resmi.
”Ini yang perlu ditertibkan. Agrinas juga telah menawarkan kepada pemerintah daerah, khususnya di Kotim, agar jika ada perusahaan atau koperasi yang ingin mengelola perkebunan, bisa langsung membuat surat permohonan ke Agrinas. Nantinya akan ada pertemuan dan arahan terkait kewajiban yang harus dipenuhi,” jelasnya.
DPC Gerindra Kotim, lanjut Juliansyah, juga telah mendapat instruksi langsung dari DPP untuk mengawal dan mengamankan kebijakan tersebut.
Dia menegaskan, Agrinas hadir untuk membantu, bukan mempersulit.
”Kami sudah diperintahkan oleh pusat untuk mengamankan kebijakan ini. Jadi, kalau ada isu atau kabar simpang siur di lapangan, itu tidak benar. Agrinas benar-benar akan membantu koperasi dan perusahaan agar ke depan semua lebih tertib dan transparan,” ujarnya.
Menurutnya, langkah pemerintah melalui Agrinas justru membawa harapan baru bagi pelaku usaha perkebunan.
Dengan mekanisme yang lebih terbuka dan berbasis data, penyelesaian legalitas lahan bisa dilakukan tanpa merugikan pihak mana pun.
”Apa pun bentuknya nanti, lahan-lahan yang masuk kawasan akan diupayakan untuk diputihkan, dan yang belum memiliki izin akan dibantu agar bisa mengantongi izin secara resmi ke depan. Ini bentuk komitmen pemerintah dan BUMN untuk menata sektor perkebunan agar lebih berkeadilan,” ujar Juliansyah.
Selain sektor perkebunan, program Koperasi Merah Putih (KMP) juga menjadi perhatian utama.
Juliansyah menyebut pihaknya mendapat instruksi langsung dari pusat untuk memantau dan membackup pembentukan KMP di setiap desa.
”Kami juga disuruh membackup dan memantau masalah pembentukan Koperasi Merah Putih. Koperasi ini memang harus kita galakkan dan dorong agar benar-benar berkemajuan di setiap desa,” katanya.
Dia melanjutkan, pembentukan KMP di Kotim telah mencapai hasil sangat menggembirakan.
”Alhamdulillah, di Kotim ini sesuai data kami dan informasi dari Dinas Koperasi, pembentukannya sudah 100 persen. Bahkan ada beberapa koperasi yang sudah memiliki kantor sendiri,” ujarnya.
Pemerintah pusat, tambahnya, juga menurunkan 22 tenaga teknis dan sejumlah tenaga ahli dari Jakarta untuk memperkuat aspek administrasi dan kelembagaan koperasi di Kotim.
”Saya dapat informasi bahwa untuk membantu administrasi di Dinas Koperasi, sudah ada beberapa tenaga ahli yang diperbantukan langsung dari pusat. Ini bukti keseriusan pemerintah dalam memperkuat gerakan Koperasi Merah Putih,” jelasnya.
Sementara itu, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dijadwalkan mulai berjalan pada awal tahun 2026, dengan persiapan yang kini sudah hampir rampung.
”MBG akan berjalan awal tahun 2026 dan saat ini sudah tahap persiapan dan penyelesaian pusat-pusat pelaksana MBG atau SPPG,” kata Juliansyah. (ang/ign)
Editor : Gunawan.