Para Terdakwa Kasus Ekspor Tambang Minta Hukuman Ringan saat Ajukan Pledoi

PALANGKA RAYA,radarsampit.jawapos.com-Penanganan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) ekspor mineral tambang di Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan kerugian negara sekitar Rp 1 Triliun, memasuki babak pembelaan enam terdakwa.

Nota pembelaan disampaikan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Palangkaraya, Kamis (11/5), terkait kasus komoditas zirkon, ilmenit, dan rutil itu.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Riki Verdinan itu digelar setelah jaksa penuntut umum (JPU) membacakan tuntutan terhadap keenam terdakwa. Mereka sebelumnya dituntut pidana penjara, ada yang mulai enam hingga 12 tahun.

Terdakwa inisial ETS yang merupakan karyawan PT Investasi Mandiri dan CV Dayak Lestari mendapat tuntutan paling berat, yakni 12 tahun penjara.

Sementara itu, HS selaku Direktur Utama PT Investasi Mandiri, FC selaku Direktur Utama PT Kirana Bhumi Mineral (KBM), serta HAW yang disebut sebagai Direktur PT KBM sekaligus Direktur CV Universal Sarana Abadi, masing-masing dituntut 11 tahun penjara dan denda Rp750 juta.

Sedangkan dari unsur pemerintahan, mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalteng Vent Christway dituntut 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Adapun IH, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas ESDM Kalteng, dituntut 6 tahun penjara.

Dalam sidang juga diungkap, kerugian negara mencapai USD59.385.104,14 atau setara lebih dari Rp1Triliun. Selain itu, terdapat kerugian dalam mata uang rupiah sebesar Rp38,49 miliar.

Baca Juga: Enam Terdakwa Tipikor Tambang Dituntut 6-12 Tahun Penjara. Para Kuasa Hukum Persiapkan Pembelaan 

Jefrico Seran, selaku kuasa hukum Vent Christway mengatakan, pihaknya telah menyampaikan pembelaan terhadap tuntutan JPU. Dalam pledoi pihaknya meminta majelis hakim mempertimbangkan peran dan keterlibatan kliennya sebelum menjatuhkan putusan.

Menurut Jefrico, keterlibatan Vent dalam perkara tersebut berkaitan dengan penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Namun, sejumlah pelanggaran yang terjadi di lapangan, termasuk pembelian mineral dari masyarakat, tidak diketahui kliennya.

"Adanya pelanggaran, tetapi tidak disampaikan kepada Pak Vent. Salah satunya terkait pembelian puya dari masyarakat. Itu tidak ada kaitannya dengan terdakwa dan tidak ada pemberian persentase dari perusahaan,” paparnya.