SAMPIT,radarsampit.jawapos.com-Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di Kalimantan Tengah (Kalteng) khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur dinilai membutuhkan intervensi lebih besar dari pemerintah pusat.
DPRD Kotim pun mendorong status penanganan karhutla ditingkatkan hingga level darurat nasional , agar pengerahan sumber daya dan dukungan pemerintah pusat bisa diperkuat.
Menurut Ketua DPRD Kotim Rimbun, karhutla yang masih terus meluas tidak cukup hanya ditangani dengan kemampuan sumber daya pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah pusat perlu melihat persoalan ini sebagai kondisi darurat yang membutuhkan penanganan lebih serius.
"Status tersebut hendaknya menjadi perhatian penuh pemerintah pusat dan juga didukung anggaran, agar kita bisa mengatasi karhutla ini secepatnya," ujar Rimbun, Rabu (23/9/2026).
Rimbun menilai, dukungan pemerintah pusat penting karena penanganan karhutla membutuhkan kekuatan personel, peralatan, anggaran serta dukungan udara. Kebutuhan tersebut sulit sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah.
Karhutla di Kotim lanjutnya, termasuk tertinggi di Kalteng, sehingga status tanggap darurat karhutla dan kekeringan kembali diperpanjang hingga 30 September 2026. Pemerintah Provinsi Kalteng pun telah menetapkan status tanggap darurat karhutla sejak 31 Agustus hingga 29 September 2026.
Di tingkat daerah, penanganan juga diperkuat dengan dukungan dua helikopter water bombing yang dikerahkan untuk membantu memadamkan titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Namun, DPRD Kotim melihat skala persoalan membutuhkan dukungan yang lebih besar. Peningkatan status, menurut Rimbun, diharapkan membuat penanganan tidak hanya bergantung pada kapasitas pemerintah daerah semata.
Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pembakar lahan tetap berjalan. Polres Kotim telah menetapkan tujuh tersangka dalam tujuh laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla. Polisi juga masih menyelidiki 19 perkara lainnya.
Dengan kondisi tersebut, DPRD Kotim mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi. Penanganan tidak hanya diarahkan pada pemadaman, tetapi juga pencegahan, penegakan hukum, perlindungan masyarakat dari asap, serta pemulihan wilayah terdampak.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
