SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Perkara dugaan korupsi dana hibah Pilkada Kotawaringin Timur (Kotim) berpotensi melebar ke pihak di luar struktur KPU.
Setelah tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka, penyidik kini dinilai perlu menelusuri lebih jauh peran vendor atau rekanan yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa.
Praktisi hukum Kotim Bambang Nugroho mengatakan, vendor tidak bisa serta-merta dianggap terlibat hanya karena mendapat pekerjaan dari KPU.
Baca Juga: Inilah Penyebab Sekretaris KPU Kotim Jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah Pilkada 2024
Namun, posisi tersebut dapat berubah apabila penyidik menemukan bukti adanya kesepakatan atau kerja sama dengan pejabat KPU dalam mengatur pengadaan, menaikkan harga hingga pemberian cashback.
“Vendor tidak otomatis menjadi tersangka hanya karena menerima pekerjaan dari KPU. Yang harus dilihat adalah apakah vendor mengetahui dan ikut dalam perbuatan melawan hukum tersebut,” kata Bambang Nugroho.
Menurutnya, salah satu hal penting yang perlu ditelusuri penyidik adalah aliran uang. Pemeriksaan dapat diarahkan pada hubungan antara nilai kontrak, harga barang atau jasa, pembayaran kepada vendor hingga dugaan aliran cashback kepada pejabat.
“Kalau ada uang yang dikembalikan kepada pejabat setelah pembayaran dilakukan, itu harus ditelusuri. Dari mana uangnya, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima dan untuk apa diberikan,” ujarnya.
Dugaan Cashback Jadi Pintu Masuk
Dugaan cashback menjadi salah satu bagian penting dalam perkara tersebut setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah mengungkap adanya dugaan penerimaan uang dari pihak ketiga atau rekanan.
Salah satu tersangka, F, Sekretaris KPU Kotim sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), diduga menerima cashback dari pihak ketiga atau rekanan terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa Pilkada Kotim 2024.
Sementara itu, tersangka MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga tidak menjalankan sejumlah kewenangannya dalam proses pengadaan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
