
Oleh: Erisa Febriani* | Editor: Andriani SJ Kusni
Dahulu, paralegal lekat dengan sebutan pokrol. Ada juga yang mengartikan paralegal sebagai asisten pengacara. Namun, keduanya cukup berbeda dengan peristilahan paralegal saat ini yang mengedepankan kompetensi sebelumnya. Pada zaman pendudukan Belanda, paralegal lebih dikenal dengan sebutan gemachtegde.
Pengertian paralegal menurut Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan hukum di pengadilan.
Lantas, apa bedanya paralegal dengan advokat?
Advokat (pengacara/konsultan hukum) merupakan sarjana hukum yang telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat dan mengantongi izin praktek untuk beracara di pengadilan sedangkan paralegal tidak memiliki izin untuk praktek di pengadilan dan bekerja di bawah bimbingan advokat. Namun, Paralegal dituntut memiliki pengetahuan dibidang hukum baik hukum materiil maupun hukum acara di bawah bimbingan advokat atau Organisasi Bantuan Hukum yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan. Paralegal ini bisa bekerja sendiri di dalam komunitasnya atau bekerja untuk Organisasi Bantuan Hukum atau firma hukum.
Paralegal dalam pemberian layanan bantuan hukum, sangat dibutuhkan eksistensinya, mengingat masih banyak masyarakat yang belum paham implementasi hukum di Indonesia dan sulit mendapatkan akses terhadap keadilan hukum. Apalagi jumlah penduduk yang padat dan menyebar di berbagai wilayah yang luas tidak sebanding dengan jumlah advokat yang tersedia. Hal ini telah disebutkan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentera, Bivitri Susanti saat memberikan materi dalam Diskusi Strategi Kebijakan yang digelar di Kanwil Kemenkum NTB pada Rabu, 17 September 2025. “Jika dibandingkan, Indonesia hanya memiliki satu advokat untuk 3.800 orang, sementara di Amerika Serikat, satu orang advokat melayani 250 orang, dan di Selandia Baru, satu orang advokat melayani 326 orang. Keterbatasan ini membuat paralegal menjadi sangat penting dalam memperkuat akses hukum di masyarakat,” jelasnya.
Selama ini, paralegal telah berkontribusi dengan memberikan layanan konsultasi hukum dan bantuan hukum. Paralegal bahkan juga menjalankan sejumlah tugas advokasi dan pengorganisasian dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, peran paralegal sangat penting sebagai jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dengan advokat dan aparat penegak hukum lainnya. Tentu saja untuk penyelesaian permasalahan hukum yang dialami individu maupun kelompok masyarakat.
Dalam memberikan bantuan hukum, paralegal berkewajiban menjalankan fungsinya sebagai mediator, fasilitator, negosiator maupun asistensi hukum termasuk bantuan hukum dan pelayanan hukum berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar layanan bantuan hukum. Selain itu, seorang paralegal dalam lingkup tertentu, guna meningkatkan kompetensi dan kualifikasinya wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, lembaga pemerintah pusat atau daerah, dan lembaga nonpemerintah.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




