JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah menjaga fokus pada program rumah bersubsidi sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional sekaligus upaya menyelesaikan backlog hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kebijakan itu dilaksanakan bukan sekadar memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga untuk menggerakkan aktivitas ekonomi lokal melalui rantai pasok konstruksi dan jasa terkait.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan peningkatan target kuota rumah subsidi menjadi prioritas pemerintah.
”Target kami adalah 350 ribu unit rumah subsidi tertinggi sepanjang sejarah,” ucap Maruarar.
Menurut arahan kementerian, peningkatan kuota itu diharapkan memperbesar efek berganda bagi sektor konstruksi dan usaha penunjang.
Maruarar juga menekankan dampak lapangan kerja yang muncul dari aktivitas pembangunan.
”Satu unit rumah subsidi dapat menyerap lima tenaga kerja. Jika tahun depan mencapai 500 ribu unit itu artinya ada 2,5 juta lapangan kerja langsung,” ujar Maruarar.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah telah menyiapkan alokasi yang lebih besar untuk mendukung kuota baru tersebut.
Untuk meningkatkan kuota FLPP menjadi 350 ribu unit, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sekitar Rp 35,2 triliun sebagai bagian dari mekanisme pendanaan program subsidi perumahan.
Kebijakan pembiayaan ini diharapkan mempercepat realisasi unit dan memperkuat kerja sama dengan bank penyalur dan BP Tapera.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, sektor perumahan memiliki efek berganda bagi perekonomian sehingga layak menjadi instrumen pemulihan daerah.
”Semua orang ingin punya rumah Untuk yang belum punya rumah harusnya ini kesempatan yang bagus,” kata Purbaya.
Pernyataan ini menggarisbawahi peran stimulus perumahan dalam meningkatkan daya beli dan aktivitas ekonomi lokal.
Di tingkat daerah, implementasi sudah berjalan dan menunjukkan hasil.
Mengacu data Pemerintah Kabupaten Bogor, masih terdapat sekitar 14 ribu rumah tidak layak huni dan pada 2025 menganggarkan 3.446 unit untuk program perbaikan.
”Kami mencatat ada sekitar 14 ribu rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor Tahun 2025 ini kami menganggarkan 3.446 rumah untuk diperbaiki,” ujar Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Langkah perbaikan dan pembangunan dinilai mampu menghidupkan roda ekonomi lokal melalui permintaan tenaga kerja bahan bangunan dan jasa.
Secara keseluruhan, peningkatan kuota FLPP dan penguatan skema pembiayaan dipandang sebagai kombinasi kebijakan yang tidak hanya memperluas akses rumah layak bagi MBR tetapi juga menyokong penciptaan lapangan kerja dan penguatan usaha mikro kecil dan menengah di daerah.
Data penyaluran hingga semester tertentu menunjukkan realisasi yang terus meningkat namun pemantauan dan koordinasi lintas instansi tetap diperlukan agar target dan manfaat ekonomi benar-benar tercapai. (*/ign)
Editor : Gunawan.