JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah tidak hanya fokus pada aspek prosedural dan hukum dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI), tetapi juga menekankan pentingnya literasi keuangan sebelum keberangkatan.
Langkah ini bertujuan memastikan para PMI dan keluarga mereka mampu mengelola penghasilan secara bijak dan berkelanjutan.
Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menyatakan bahwa modul keuangan kini menjadi bagian utama dalam pelatihan pra-keberangkatan.
”Literasi keuangan diberikan agar calon PMI punya bekal untuk mengatur pendapatan dan mendukung masa depan ekonomi keluarganya,” ujar Karding.
Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menambahkan, pengalaman di lapangan menunjukkan banyak PMI yang kembali ke tanah air tanpa tabungan atau investasi, meski pendapatannya besar.
”Kita ingin mereka memahami cara menabung, berinvestasi, dan merencanakan keuangan demi keberlanjutan ekonomi keluarga,” kata Christina.
Program edukasi mencakup topik menabung, dasar-dasar investasi, hingga pemanfaatan teknologi keuangan.
Bank Indonesia pun dilibatkan dalam pelaksanaan, antara lain melalui sosialisasi transfer uang legal dan pembayaran digital lintas negara.
Kepala Perwakilan BI Kalimantan Utara Hasiando G. Manik menegaskan peran BI dalam mendukung PMI:
”Kami mengedukasi tentang jalur transfer resmi dan penggunaan QRIS Cross-Border yang terkoneksi dengan Malaysia, serta menjaga dominasi rupiah di daerah perbatasan,” terang Hasiando.
Sinergi antara Kementerian P2MI dan Bank Indonesia menunjukkan bahwa literasi keuangan bagi PMI bukan sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan strategis.
Dengan pemahaman keuangan yang baik, PMI diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi keluarga dan komunitas, serta memanfaatkan hasil kerja sebagai modal masa depan yang lebih baik.
Upaya ini menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi PMI secara menyeluruh—dari pra-keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga pulang dan reintegrasi sosial-ekonomi di tanah air. (*)
Editor : Gunawan.