Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ternyata Ini Penyebab Bansos PKH, BPNT, dan BLT Gagal Cair

Slamet Harmoko
Penulis: Slamet Harmoko❯

 

Ilustrasi uang mainan/Jawa Pos
Ilustrasi uang mainan/Jawa Pos

Radarsampit.jawapos.com – Fenomena saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kosong hingga gagalnya pencairan bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) kembali mencuat.


Advertisement

Kondisi tersebut membuat ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kebingungan, karena bantuan tampak masuk, tetapi tidak bisa ditarik.

Permasalahan ini ternyata bukan sekadar error perbankan atau kendala administrasi. Investigasi menemukan bahwa hambatan pencairan berkaitan langsung dengan status desil pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.

Banyak KPM yang sejatinya masih layak menerima bantuan justru terhapus dari daftar karena sistem menempatkan mereka pada desil 6–10. Kategori ini dianggap sebagai kelompok mampu, sehingga bansos otomatis dihentikan.

Advertisement

Kabar baiknya, status tersebut bisa diperbaiki melalui pembaruan data.

Desil Tinggi, Bansos Tidak Cair

Desil merupakan sistem pengelompokan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk menentukan kelayakan penerima bansos. KPM dengan desil rendah (1–4) dinilai paling berhak mendapatkan bantuan. Sementara desil 8–10 masuk kelompok rumah tangga mampu.

Sejumlah KPM yang sebenarnya masih memenuhi kriteria warga miskin tiba-tiba tercatat dalam desil tinggi akibat sejumlah faktor, seperti:

  • Kesalahan survei pendataan awal

  • Data ekonomi yang tidak terbarui

  • Perubahan kondisi sosial yang tidak tercatat pendamping

Ketika desil naik, sistem otomatis menghentikan penyaluran bansos. Karena itu, Kemensos mendorong KPM segera melakukan pemutakhiran data untuk mengembalikan hak bantuan.

Baca Juga: Pemerintah Perketat Pengawasan Dana Bansos dan Tutup Celah Perputaran Judi Online

Cara Menurunkan Desil

Proses koreksi data dilakukan melalui operator SIKS-NG di kantor kelurahan/desa atau melalui pendamping PKH. KPM wajib menyiapkan tiga dokumen utama berbasis foto dengan geotagging:

  1. Foto KTP pemilik KKS

  2. Foto Kartu Keluarga (KK) dengan data lengkap dan jelas

  3. Foto kondisi rumah, tampak depan dan dalam, termasuk lantai, dinding, dan atap

Data ini menjadi indikator utama penentuan kelayakan dalam DTKS.

Data Harus Jujur

Kemenos mengingatkan, seluruh data yang disampaikan harus sesuai fakta. Sistem NIK kini terhubung dengan database kepemilikan aset, termasuk sertifikat tanah, bangunan, hingga data meteran PLN.

Ketidaksesuaian data berpotensi menyebabkan pengajuan ditolak atau KPM dihapus dari DTKS.


Berapa Lama Perubahan Desil Diproses?

Pengajuan pemutakhiran tidak langsung diputuskan. Ada jadwal tutup buku DTKS yang harus diikuti:

  • Pengajuan sebelum tanggal 11: diproses dan masuk ke akun pendamping pada bulan berikutnya.

  • Pengajuan setelah tanggal 11: baru diproses dua bulan setelahnya.

Pendamping PKH kemudian akan melakukan survei lapangan dan wawancara maksimal dalam 30 hari. Jika lolos verifikasi, bansos biasanya kembali cair dalam 1–2 tahap berikutnya, atau sekitar 4–6 bulan.

Advertisement

 

Advertisement
Editor : Slamet Harmoko
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Data Desil Bansos Dipersoalkan, DPRD Kalteng Ungkap Warga Kurang Mampu Tak Kebagian Bantuan

Data Desil Bansos Dipersoalkan, DPRD Kalteng Ungkap Warga Kurang Mampu Tak Kebagian Bantuan

Muhammad Ansyairi, menyoroti kendala penyaluran bantuan sosial (Bansos) akibat ketidaktepatan data desil dengan kondisi masyarakat

Dulu Dapat Bansos, Kini Tidak, DPRD Kalteng Soroti Perubahan Data Desil

Dulu Dapat Bansos, Kini Tidak, DPRD Kalteng Soroti Perubahan Data Desil

Tomy Irawan Diran, mengaku banyak menerima keluhan masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau perihal data desil penerima bantuan sosial (Bansos)

BPS Buka Suara soal Desil 1-10 DTSEN, Begini Cara Menentukannya

BPS Buka Suara soal Desil 1-10 DTSEN, Begini Cara Menentukannya

Belakangan ini publik ramai perbincangkan penetapan kelompok atau desil kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer