Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

APTI Ingatkan Pemerintah soal Peredaran Rokok Ilegal

Farid Mahliyannor
Penulis: Farid Mahliyannor❯
KOMODITAS: Pengusaha Surabaya, Jawa Timur mengecek ladang tembakau miliknya. DOKUMEN/RADAR SAMPIT
KOMODITAS: Pengusaha Surabaya, Jawa Timur mengecek ladang tembakau miliknya. DOKUMEN/RADAR SAMPIT

Radarsampit.jawapos.com - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menyelamatkan petani tembakau di tengah tantangan berat yang dihadapi pada 2025.
Mulai dari gagal panen, rendahnya penyerapan hasil panen oleh pabrikan, hingga regulasi yang dinilai kurang berpihak, membuat posisi petani semakin terjepit meski industri hasil tembakau (IHT) tetap menjadi penyumbang utama penerimaan negara.
Sekretaris Jenderal APTI, Muhdi, mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan yang memutuskan tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada 2026.
Menurutnya, keputusan ini menjadi angin segar dan awal dari komitmen baru untuk melindungi IHT dari hulu hingga hilir. “Kami melihat ada peluang positif, tapi pemerintah tidak boleh berhenti di cukai saja, perlindungan nyata di lapangan juga dibutuhkan,” ujarnya kepada Radar Surabaya, Selasa (7/10/2025).


Advertisement

Muhdi menekankan, masalah serius yang harus segera diatasi adalah maraknya peredaran rokok ilegal.
Kondisi ini bukan hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menggerus pasar resmi yang seharusnya menyerap hasil panen petani.
“Kalau rokok ilegal dibiarkan, industri sah makin tertekan dan petani tetap jadi korban. Pemerintah harus lebih tegas,” tegasnya.
Berdasarkan data, luas areal tembakau nasional pada 2024 mencapai 252,9 ribu hektare, dengan lebih dari 2,3 juta keluarga menggantungkan hidup pada sektor ini.

Sementara penerimaan cukai hasil tembakau menembus Rp 216,9 triliun, atau lebih dari 90 persen dari total penerimaan cukai nasional. Ironisnya, kontribusi besar ini belum berbanding lurus dengan kesejahteraan petani yang masih berkutat dengan harga rendah dan biaya produksi tinggi.
APTI mendesak pemerintah untuk lebih konsisten menghadirkan kebijakan yang berpihak.
Mulai dari menjaga stabilitas cukai, memberantas rokok ilegal, hingga memastikan panen 2025 benar-benar terserap pabrikan.
“Saatnya 2026 menjadi tahun perlindungan nyata. Petani tidak boleh lagi dianaktirikan setelah sekian lama menopang penerimaan negara,” pungkasnya. (mus/opi)

 

Advertisement
Editor : Farid Mahliyannor
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Industri Rokok Dongkrak Ekonomi Jawa Timur

Industri Rokok Dongkrak Ekonomi Jawa Timur

Pemprov Jawa Timur menegaskan industri hasil tembakau (IHT) masih menjadi salah satu sektor strategis yang menopang pertumbuhan daerah

APKLI Tolak Kemasan Rokok Polos, Khawatir Rokok Ilegal Makin Merajalela

APKLI Tolak Kemasan Rokok Polos, Khawatir Rokok Ilegal Makin Merajalela

standardisasi kemasan rokok berpotensi menyulitkan pedagang membedakan produk legal dan ilegal serta berdampak langsung terhadap pedagang

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer