SURABAYA, Radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan industri hasil tembakau (IHT) masih menjadi salah satu sektor strategis yang menopang pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memberi kontribusi besar bagi perekonomian nasional.
Karena itu, setiap kebijakan baru di sektor pertembakauan diharapkan disusun dengan mempertimbangkan kondisi riil Jawa Timur sebagai basis industri tembakau nasional.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pengendalian Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur Eddy Wiyono mengatakan, ekonomi Jawa Timur pada triwulan I 2026 tumbuh 5,96 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Pertumbuhan tersebut didukung berbagai sektor industri, termasuk industri hasil tembakau.
"Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,96 persen tidak lepas dari kontribusi berbagai sektor industri, termasuk industri hasil tembakau," ujarnya, Rabu (1/7).
Sektor industri pengolahan sendiri tumbuh 5,99 persen dengan kontribusi lebih dari 31 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari seluruh subsektor, industri makanan dan minuman menjadi penyumbang terbesar, disusul industri hasil tembakau.
Selain menopang pertumbuhan ekonomi, komoditas tembakau juga mencatat kinerja ekspor yang kuat. Hingga 2026, nilai ekspor tembakau Jawa Timur menembus lebih dari US$1 miliar atau naik sekitar 15 persen dibanding periode sebelumnya. Nilai tersebut jauh melampaui impor yang tercatat sekitar US$198,6 juta.
Industri hasil tembakau juga menyerap sekitar 150 ribu tenaga kerja serta menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 387 ribu petani tembakau dan cengkih. Jawa Timur juga menjadi provinsi dengan areal tanam tembakau terluas di Indonesia, mencapai sekitar 131 ribu hektare dengan produksi lebih dari 145 ribu ton per tahun.
Tahun ini Jawa Timur memperoleh alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp1,857 triliun, terbesar secara nasional. Namun, Pemprov Jatim mengusulkan agar alokasi tersebut ditingkatkan karena dinilai belum sebanding dengan kontribusi daerah terhadap industri hasil tembakau nasional.
Disperindag Jatim juga mengingatkan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 akan berdampak pada seluruh rantai industri, mulai dari petani, industri pengolahan, kemasan, distribusi, hingga pemasaran. Karena itu, pemerintah pusat diharapkan mempertimbangkan kondisi industri pertembakauan di Jawa Timur sebelum menetapkan kebijakan baru. (jpg)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
