Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BUMN Masuki Babak Baru, Danantara Didorong Hadapi Persaingan Global

G
Penulis: Gunawan.❯
KELOLA INVESTASI: Suasana di depan gedung Bank Badan Pengelola Investasi Danantara di Cikini, Jakarta, Senin, (25/2).
KELOLA INVESTASI: Suasana di depan gedung Bank Badan Pengelola Investasi Danantara di Cikini, Jakarta, Senin, (25/2).

JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi mengalami perubahan kelembagaan setelah DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang BUMN pada Rapat Paripurna, Kamis (2/10/2025).


Advertisement

Melalui ketetapan itu, entitas yang sebelumnya berstatus kementerian berubah menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), sementara fungsi pengelolaan korporasi dialihkan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, yang dikenal sebagai Danantara.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiyantini, menyatakan bahwa revisi tersebut juga mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto saat pembacaan dalam paripurna.

Dalam keterangannya, Rini menegaskan transformasi nomenklatur itu sebagai bagian dari penataan kelembagaan agar tata kelola BUMN lebih jelas dan fokus.

Advertisement

”Kementerian BUMN akan berubah menjadi Badan Pengaturan BUMN. Ini langkah untuk memisahkan fungsi regulasi dari fungsi pengelolaan perusahaan,” ujar Rini, menegaskan bahwa perubahan nomenklatur sekaligus menata peran agar pengelolaan usaha negara berjalan lebih profesional.

Di bawah aturan baru, BP BUMN akan memainkan peran sebagai regulator, mengatur kerangka kebijakan dan pengawasan strategis.

Sedangkan pengelolaan langsung perusahaan negara menjadi tugas Danantara sebagai badan pengelola investasi.

Advertisement

Danantara diproyeksikan menjadi entitas yang fokus pada manajemen portofolio investasi BUMN dan peningkatan daya saing perusahaan negara.

Ketua Panitia Kerja RUU BUMN sekaligus pimpinan Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menjelaskan pergeseran paling signifikan berada pada mekanisme pengawasan.

Menurut Andre, fungsi pengawasan yang sebelumnya ada di kementerian kini akan berada pada Dewan Pengawas Danantara, sementara hak-hak RUPS tetap berjalan sesuai mekanisme saham yang diatur.

”Intinya, fungsi pengawasan diserahkan ke Dewan Pengawas Danantara; sedangkan urusan RUPS tidak berubah,” ujar Andre, yang juga menyampaikan bahwa BP BUMN tetap memegang porsi saham tertentu serta memiliki kewenangan pada persetujuan rencana kerja Danantara.

Perubahan status ini juga berimplikasi pada pegawai. Aparatur yang semula berstatus pegawai Kementerian BUMN akan beralih menjadi pegawai BP BUMN, sementara posisi kepala BP BUMN ditetapkan setara dengan menteri dan menjadi kewenangan Presiden untuk menunjuk.

Selain itu, posisi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri BUMN saat ini dijabat oleh Dony Oskaria, yang juga tercatat sebagai COO Danantara, sehingga transisi pengelolaan diharapkan berjalan sinergis.

Proses pembahasan revisi UU berlangsung intensif sejak pertengahan sampai akhir September 2025 melalui serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama akademisi dan pemangku kepentingan.

Pendukung perubahan menyatakan transformasi tersebut dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola, memperjelas batas fungsi regulasi dan manajemen, serta memudahkan BUMN beradaptasi dengan dinamika ekonomi global. (*/ign)

Advertisement
Editor : Gunawan.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Korupsi Digitalisasi SPBU Rp322 Miliar Terbongkar, KPK Tahan 3 Tersangka

Korupsi Digitalisasi SPBU Rp322 Miliar Terbongkar, KPK Tahan 3 Tersangka

KPK resmi menahan tiga tersangka, dalam perkara dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU milik BUMN periode 2018-2023

Presiden Percepat Perampingan BUMN

Presiden Percepat Perampingan BUMN

Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah mempercepat perampingan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditargetkan 250 perusahaan

Sudah Ada Bea Keluar dan Pungutan Ekspor, POPSI Pertanyakan Service Fee Danantara

Sudah Ada Bea Keluar dan Pungutan Ekspor, POPSI Pertanyakan Service Fee Danantara

Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menyatakan rencana pengenaan biaya tersebut berpotensi menambah beban perdagangan sawit nasional

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer