
JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya menumpas praktik korupsi sebagai respons atas gelombang aspirasi publik yang menuntut birokrasi bersih, akuntabel, dan transparan.
Pernyataan pimpinan negara dipadu dorongan dari organisasi masyarakat sipil dan legislator menambah tekanan agar langkah hukum konkret segera diambil.
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Buya Amirsyah Tambunan secara terbuka mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto dan mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset agar negara punya instrumen kuat untuk menarik balik aset hasil kejahatan.
”Rakyat menunggu bukti nyata, bukan hanya janji,” tegas Buya Amirsyah.
Di parlemen, tuntutan serupa datang dari Komisi III. Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Kholid menilai, RUU Perampasan Aset mampu menutup celah yang selama ini membuat hasil kejahatan bisa dinikmati pihak lain.
Menurutnya, korupsi bukan sekadar tindak pidana ekonomi. Perilaku itu merupakan perampasan hak rakyat.
Karena itu, penegakan hukum tidak cukup hanya menghukum pelaku, tetapi juga harus menjamin hasil kejahatan tidak bisa dinikmati oleh siapa pun.
”RUU Perampasan Aset adalah solusi rasional, adil, efektif, dan tegas untuk menutup ruang itu,” katanya.
RUU tersebut dinilai secara komprehensif mengatur objek yang dapat dirampas, yaitu mulai dari harta hasil tindak pidana, harta yang digunakan untuk kejahatan hingga harta hasil korupsi yang dialihkan kepada pihak lain.
Presiden juga berulang kali menegaskan bahwa pemberantasan korupsi menjadi prioritas, dengan peringatan tegas bahwa negara tidak akan tinggal diam.
Dalam sejumlah pidato, Kepala Negara menyerukan pembersihan administrasi dan menegaskan komitmen menindak pelaku tanpa pandang bulu.
”Saya bertekad akan menertibkan semua itu,” bunyi salah satu pernyataannya.
Status RUU Perampasan Aset menjadi titik sentral perdebatan. Naskah RUU pertama kali disusun hampir dua dekade lalu dan masuk prolegnas prioritas beberapa tahun belakangan.
Akan tetapi, pembahasan di DPR disebut memerlukan penyesuaian agar tidak tumpang tindih dengan aturan lain (Tipikor, TPPU, KUHP, KUHAP). Karena itu, DPR menyatakan perlunya harmonisasi sebelum pengesahan. (*/ign)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




