Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wamenhaj Wacanakan Petugas Haji Lintas Agama, MUI: Toleransi Ada Batasnya

Slamet Harmoko
Penulis: Slamet Harmoko❯
Wakil Ketua Umum MUI M. Cholil Nafis memimpin rapat di Jakarta.
Wakil Ketua Umum MUI M. Cholil Nafis memimpin rapat di Jakarta.

Advertisement

Radarsampit.jawapos.com - Wacana melibatkan masyarakat lintas agama dalam penyelenggaraan ibadah haji mendapat respons dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis pada dasarnya mendukung semangat gotong royong dan kebersamaan. Namun, ia mengingatkan ada batas yang perlu diperhatikan, terutama ketika tugas tersebut menyangkut pelayanan dan pembimbingan ibadah.

Pernyataan Kiai Cholil merespons gagasan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak yang membuka peluang keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang agama, termasuk Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu, dalam penyelenggaraan haji.

Advertisement

Menurut Kiai Cholil, masyarakat nonmuslim tetap dapat terlibat dalam pekerjaan yang sifatnya umum. Namun, ketika tugasnya berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah, ketentuannya berbeda.“Petugas lapangan boleh, tapi bukan petugas ibadah. Karena untuk pelaksanaan ibadah, petugas haji tidak boleh dari nonmuslim,” kata Kiai Cholil Nafis kepada wartawan, Selasa (3/11).

Kiai Cholil: Toleransi Juga Punya Batas

Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat, itu mengatakan selama tenaga kerja dari kalangan umat Islam masih tersedia, sebaiknya kesempatan tersebut diprioritaskan bagi mereka.

Advertisement

Alasannya, penyelenggaraan haji memiliki ketentuan khusus dalam syariat Islam. Karena itu, aspek keagamaan dalam pelayanan jamaah perlu tetap memperhatikan kekhususan ibadah tersebut.

“Tapi selagi masih ada yang muslim, baiknya itu yang muslim karena haji itu pelaksanaan ibadah yang khusus umat Islam. Toleransi dan ukhuwah itu ada tempat dan batasnya,” tegas Kiai Cholil.

Meski demikian, ia tidak menolak semangat toleransi dan persaudaraan antarumat beragama.

Menurutnya, kebersamaan tetap penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hanya saja, penerapannya perlu disesuaikan dengan ruang lingkup dan ketentuan kegiatan yang dijalankan.

Dalam konteks haji, ia menilai ada bagian pelayanan yang bersifat umum dan ada pula yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kapolri Minta MUI Haramkan Vape, Narkoba Cair Disebut Sulit Dibedakan dari Rokok Elektronik Biasa

Kapolri Minta MUI Haramkan Vape, Narkoba Cair Disebut Sulit Dibedakan dari Rokok Elektronik Biasa

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa haram untuk penggunaan vape di Indonesia.

MUI Kecam Challenge Hafalan Alquran Berhadiah Miras: Merendahkan Kesucian Alquran

MUI Kecam Challenge Hafalan Alquran Berhadiah Miras: Merendahkan Kesucian Alquran

Alquran merupakan Kalamullah yang memiliki kedudukan sangat suci. Membacanya juga merupakan bagian dari ibadah yang memiliki nilai keagamaan

DPR Minta MUI Segera Setor Draf RUU Pidana LGBT untuk Dikaji

DPR Minta MUI Segera Setor Draf RUU Pidana LGBT untuk Dikaji

Wacana sanksi pidana terhadap pelaku dan pengkampanye Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) kini memasuki babak baru

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer