
JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Di tengah gejolak ekonomi global dan ketidakpastian pasar internasional, Pemerintah Indonesia menegaskan keyakinannya bahwa sasaran pertumbuhan ekonomi nasional sebesar lima persen pada 2025 tetap dapat diwujudkan.
Meskipun sejumlah lembaga meramalkan laju ekonomi hanya akan bergerak di kisaran 4,5–5 persen, pemerintah telah menyiapkan rangkaian kebijakan untuk menanggulangi risiko pelemahan baik dari dalam maupun luar negeri.
”Hasil proyeksi berbagai pihak, termasuk sektor perbankan, kami jadikan bahan evaluasi konstruktif. Namun dengan langkah strategis dan kolaborasi optimal, kami optimistis target lima persen masih terjangkau,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto.
Landasan optimisme pemerintah terletak pada stabilitas makroekonomi yang terjaga dan inflasi tetap terkendali.
Beragam program disiapkan untuk memperkuat ketahanan serta daya saing ekonomi nasional.
Konsumsi rumah tangga, kontributor utama PDB, akan terus didorong melalui perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain memperbaiki status gizi anak, inisiatif ini juga merangsang perputaran ekonomi di sektor pangan lokal.
”Subsidi listrik, bansos tepat sasaran, dan diskon transportasi publik juga kami intensifkan agar daya beli masyarakat tetap kuat,” tambah Haryo.
Pemerintah mempercepat pencairan anggaran sebagai stimulus fiskal agar efeknya lebih cepat dirasakan di masyarakat. Realisasi belanja yang tangkas dinilai mampu memacu aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput.
Melalui Instruksi Presiden tentang Deregulasi, berbagai perizinan usaha dipermudah. Revisi Peraturan Presiden Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM) tengah diselesaikan untuk memperluas peluang investasi.
”Satgas Deregulasi segera dibentuk. Tim kami sudah mengidentifikasi hambatan dalam perizinan ekspor-impor sebagai bagian dari paket kebijakan yang akan diumumkan,” jelas Haryo.
Langkah ini juga menyiapkan Indonesia bergerak menuju keanggotaan OECD, sebagai bagian dari upaya transformasi kebijakan jangka panjang.
Pemerintah menaikkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sekaligus menguji coba skema Kredit Investasi Padat Karya di sektor prioritas.
UMKM potensial ekspor mendapat bantuan promosi, fasilitasi, dan percepatan perundingan perdagangan seperti IEU-CEPA dan CP TPP, serta peningkatan hubungan ekonomi dengan negara-negara BRICS. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




