Diplomasi Adaptif Hadapi Tantangan Tarif AS Dinilai Tepat Kurangi Risiko Perpecahan

JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Indonesia yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto tengah mengimplementasikan strategi diplomasi adaptif guna mengantisipasi kebijakan proteksionisme dan perang tarif yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump.
Menurut ahli intelijen dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Dr. Stepi Anriani, pendekatan ini merupakan langkah pragmatis untuk mengurangi risiko perpecahan dalam tatanan ekonomi global.
Ia menambahkan bahwa Indonesia harus fokus pada penguatan ekonomi domestik, peningkatan investasi, serta memperkokoh posisi sebagai kekuatan menengah yang dipercaya oleh dunia.
Stepi juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas intelijen ekonomi dan pengadaan forum dialog ekonomi yang melibatkan negara-negara Global Selatan sebagai bagian dari strategi kolektif untuk menghadapi perang tarif.
Pada waktu yang sama, delegasi dari Kementerian Kabinet Merah Putih telah berangkat ke Washington DC untuk menjalani serangkaian perundingan intensif.
Negosiasi ini dilakukan dalam rangka mendapatkan penangguhan pengenaan tarif yang dijadwalkan berakhir pada 9 Juni 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang mendapat kesempatan untuk berunding langsung di Washington.
Tim negosiasi yang terdiri dari enam pejabat tinggi, termasuk Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, tengah membahas sejumlah isu penting.
Dalam pertemuan dengan pejabat dari USTR, Departemen Keuangan, dan Departemen Perdagangan AS, delegasi Indonesia menyampaikan proposal non-paper yang mengajukan relaksasi tarif dan penghapusan hambatan non-tarif (NTM), kerja sama di bidang investasi, serta penguatan sektor keuangan.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menyatakan bahwa pelonggaran mengenai pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara khusus berlaku untuk produk teknologi yang berasal dari Amerika.
Menurutnya, kebijakan ini tidak diperuntukkan bagi produk dari sektor lain.
Selain itu, negosiasi juga mencakup pembahasan potensi penurunan PPN dan PPh atas barang impor.
Menurut Airlangga, isu yang dihadapi tidak semata-mata terkait tarif, melainkan juga hambatan non-tarif seperti tarif atas impor barang melalui PPN.
Dalam rangka menyeimbangkan neraca perdagangan, Indonesia juga merencanakan peningkatan impor senilai US$18-19 miliar, terutama untuk produk pertanian, teknologi, dan energi. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




