
JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Menyikapi pengumuman kebijakan tarif resiprokal dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada awal April 2025, Pemerintah Indonesia segera merespons demi menjaga perekonomian nasional.
Kebijakan baru tersebut, yang menargetkan pengenaan tarif hingga 32 persen pada ekspor Indonesia, diprediksi dapat menambah tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.
Bank Indonesia (BI) pun dengan cepat menerapkan strategi triple intervention sebagai langkah antisipatif.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan likuiditas valuta asing dan menjaga kepercayaan para pelaku pasar.
”Melalui intervensi di pasar spot valuta asing, DNDF, serta pasar sekunder Surat Berharga Negara (SBN), kami berupaya menstabilkan nilai tukar dan menguatkan pasar keuangan,” paparnya.
Menurut Ramdan, langkah tersebut meliputi pengelolaan suplai dan permintaan dolar AS di pasar spot untuk meredam fluktuasi nilai tukar, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku pasar melakukan lindung nilai melalui DNDF.
Intervensi di pasar SBN juga diarahkan untuk menjaga aliran modal asing dan mengurangi potensi capital outflow.
Selain itu, BI terus memastikan ketersediaan likuiditas guna mendukung sektor perbankan dan kegiatan usaha agar roda ekonomi tetap berjalan lancar.
”Kami tidak hanya fokus pada stabilisasi nilai tukar, tetapi juga berupaya menjaga kepercayaan investor di tengah ketidakpastian global,” tambahnya.
Sementara itu, Kantor Komunikasi Kepresidenan, melalui Kepala PCO Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan evaluasi mendalam terkait dampak kebijakan tarif tersebut.
”Kami telah mengirim tim lobi tingkat tinggi ke Amerika Serikat dan mempercepat reformasi regulasi domestik agar produk Indonesia semakin kompetitif,” jelas Hasan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas yield SBN serta daya saing ekspor, khususnya bagi sektor elektronik, tekstil, furnitur, dan perikanan.
”Strategi yang kami terapkan ini sangat krusial agar Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik di tengah dinamika global yang menantang,” ujar Airlangga.
Lebih jauh, pemerintah memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter dengan melibatkan BI, Kementerian Keuangan, dan berbagai pelaku industri.
Koordinasi ini diharapkan mampu meredam tekanan eksternal, mendorong ekspor, serta menjaga daya beli masyarakat, sehingga ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga secara komprehensif. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




