
JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan sektor-sektor strategis nasional dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.
Salah satu langkahnya adalah menempatkan ormas keagamaan dalam pengawasan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset negara.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas menyambut positif kebijakan tersebut.
Menurutnya, keterlibatan ormas keagamaan akan memastikan agar kebijakan ekonomi tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta prinsip keadilan dan kebersamaan.
”Kami menyambut gembira partisipasi ormas keagamaan dalam pengawasan Danantara,” ujar Anwar Abbas.
Ia menekankan pentingnya peran ormas keagamaan untuk memastikan tata kelola aset negara berjalan adil dan transparan.
”Kita ingin Indonesia maju dengan jati diri sendiri, bukan meniru Eropa, Amerika, atau Tiongkok. Kita adalah bangsa beragama dan berbudaya,” tegasnya.
Muhammadiyah juga menggarisbawahi bahwa efektivitas pengawasan memerlukan mekanisme yang jelas dan independen.
Tanpa transparansi, pengawasan dikhawatirkan hanya bersifat formalitas. Danantara sendiri akan mengelola kekayaan negara senilai sekitar US$ 900 juta, termasuk berbagai BUMN strategis seperti Bank Mandiri, BRI, Pertamina, PLN, dan Telkom.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto turut mengajak para mantan Presiden Republik Indonesia—termasuk Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo (Jokowi)—untuk bersama-sama mengawasi Danantara agar pengelolaan dan transparansi investasi negara terjaga.
”Danantara adalah kekuatan energi masa depan yang perlu kita jaga bersama. Saya mengajak para mantan Presiden untuk turut menjadi pengawas,” kata Presiden Prabowo.
Tidak hanya di sektor investasi, partisipasi ormas keagamaan juga diperkuat di sektor pertambangan nasional melalui revisi Undang-Undang Minerba yang baru saja disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Revisi ini membawa beberapa pembaruan signifikan, di antaranya skema penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang kini lebih inklusif.
Izin pertambangan tidak lagi semata-mata berbasis lelang, tetapi memberikan kesempatan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta badan usaha milik negara dan daerah.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa revisi ini ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih merata dan adil.
”Pelibatan berbagai elemen, termasuk UMKM, koperasi, serta organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, merupakan wujud nyata demokrasi ekonomi yang lebih inklusif,” ujarnya.
Selain itu, revisi UU Minerba juga membuka peluang bagi ormas keagamaan untuk memperoleh izin pertambangan. Ketentuan ini diharapkan dapat memperluas akses pengelolaan sumber daya alam bagi berbagai komponen bangsa.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan tercapainya tata kelola ekonomi dan sumber daya alam yang transparan, inklusif, serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Harapannya, pemerataan ekonomi dapat terwujud secara lebih optimal. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




