
Radarsampit.jawapos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan komentar terkait isu pengecer yang tidak lagi bisa menjual gas LPG 3 kg dari Pertamina mulai 1 Februari 2025.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, pihaknya sedang mengatur prosedur harga Gas LPG 3kg sesuai dengan batas harga yang diatur pemerintah.
"Yang pengecer justru kita jadikan pangkalan," ungkapnya.
Yuliot menjelaskan, ada prosedur atau cara untuk meregistrasi nomor induk berusaha terlebih dahulu.
Ia menyebutkan pengecer LPG 3 kg tidak hilang.
Pengecer tetap bisa memperoleh pasokan dan menjual tabung gas melon, tetapi harus mempunyai nomor induk berusaha (NIB) dengan mendaftarkan diri di sistem Online Single Submission (OSS).
Yuliot menjabarkan, tanggal 1 Februari merupakan peralihan.
"Ada jeda waktu satu bulan, agar pengecer jadi pangkalan," jelasnya.
Yuliot berujar, nomor induk berusaha diterbitkan lewat OSS. Sehingga, perseorangan mampu mendaftarkan nomor induk kependudukannya sebagai dasar.
Ia menambahkan, sistemnya sudah terintegrasi dengan sistem kependudukan di Kementerian Dalam Negeri.
Yuliot menilai, skema pendistribusian baru gas LPG 3 kg ini dilaksanakan untuk memutus mata rantai pendistribusian yang sering tidak tepat sasaran.
Lewat cara baru ini, pemerintah menjamin kebutuhan masyarakat atas gas tabung melon bisa diawasi dengan baik.
Caranya melalui pangkalan resmi Pertamina atau pihak pengecer yang telah mempunyai NIB dan terdata di OSS.
Diharapkan, tidak ada lagi pihak pengecer yang menyimpan dan menimbun gas LPG 3kg dalam jumlah banyak.
"Kita akan siapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," pungkasnya.
Sehingga, Yuliot melanjutkan agar tidak terjadi oversupply untuk penggunaan LPG yang tidak tepat. (jpg)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





