
Radarsampit.jawapos.com – Masyarakat Indonesia diharapkan kembali bersatu setelah selesainya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada 27 Oktober 2024 lalu.
Polarisasi yang terjadi selama proses demokrasi tersebut tidak seharusnya dibiarkan berlanjut.
Stabilitas sosial dan harmoni di masyarakat harus tetap terjaga. Oleh karena itu, penguatan integrasi sosial pasca Pilkada penting dilakukan semua lapisan masyarakat.
Brigjen Pol Saptono Erlangga Waskitoroso, Penata Kehumasan Polri Utama Tingkat II Divhumas Polri, mengatakan, pilkada adalah bagian dari proses demokrasi yang kerap menimbulkan perpecahan sosial.
Menurutnya, upaya untuk mengintegrasikan masyarakat pasca-Pilkada harus melibatkan pemerintah, tokoh agama, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
”Kita perlu bersama-sama membangun integrasi sosial untuk memperkuat persatuan bangsa,” ujar Brigjen Pol Erlangga.
Ia menekankan bahwa rekonsiliasi dan penguatan nilai-nilai kebangsaan adalah langkah penting dalam memulihkan hubungan sosial serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.
Prof. Dr. Uman Suherman, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, juga menyoroti pentingnya prinsip Demokrasi Pancasila dalam mengelola keberagaman sosial dan budaya, khususnya di Jawa Barat.
”Keberagaman adalah kekuatan kita, dan Pancasila adalah jalan untuk merayakan perbedaan tanpa mengorbankan keharmonisan sosial,” ujar Prof. Uman.
Ia menambahkan bahwa keberagaman masyarakat, baik dari segi agama, adat, hingga status sosial, harus dimanfaatkan untuk menciptakan harmoni dan kesejahteraan.
Menurutnya, kedamaian tidak hanya berarti tidak adanya konflik, tetapi juga kesadaran untuk menghormati dan menghargai orang lain.
”Praktik prinsip Pancasila dapat mewujudkan integrasi sosial yang kita harapkan,” tambahnya.
Sementara itu, Dr. Mei Susanto, Pengajar Hukum Tata Negara dari Universitas Padjadjaran, menyoroti pentingnya revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan berbasis teknologi yang relevan untuk generasi muda.
”Generasi muda yang akrab dengan dunia digital memerlukan pendekatan baru agar mereka dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Dr. Mei.
Ia juga menjelaskan bahwa demokrasi harus dimaknai lebih dari sekadar proses pemungutan suara.
”Demokrasi harus menjamin keadilan, melindungi hak minoritas, dan mendorong rekonsiliasi di tengah perbedaan,” tambahnya.
Praktisi komunikasi, Dr. Dadang Rahmat Hidayat, menyoroti pentingnya memahami dinamika Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk mencegah konflik sosial pasca-Pilkada.
Menurutnya, IKP dapat menjadi alat untuk mengidentifikasi potensi kerawanan seperti polarisasi, hoaks, dan ancaman fisik.
”Narasi komunikasi yang sehat adalah kunci untuk menciptakan stabilitas sosial. Media sosial memiliki peran penting dalam membangun narasi yang positif, terutama bagi generasi muda,” ujar Dr. Dadang.
Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda, khususnya Gen Z dan Alpha, sangat dipengaruhi oleh tren di media sosial.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan ruang dialog yang inklusif dan membangun narasi yang mendukung persatuan dan toleransi.
Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media diperlukan untuk memperkuat nilai-nilai persatuan di kalangan generasi muda.
Komunikasi yang strategis dan berbasis nilai toleransi diyakini mampu meminimalisir potensi konflik serta memperkuat integrasi sosial di era digital. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




