Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kembangkan Sumber PAD Baru, Evaluasi Kebocoran Retribusi

Rado.
Penulis: Rado.❯
Abdul Kadir Fraksi Partai Golkar DPRD Kotim
Abdul Kadir Fraksi Partai Golkar DPRD Kotim

SAMPIT, Radarsampit.jawapos,com - Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin (Timur), Abdul Kadir mengakui jika mereka memahami kebutuhan infrastruktur dasar yang besar (jalan, jembatan, air bersih, sanitasi).


Advertisement

Namun, Fraksi Golkar menekankan pentingnya pengawasan mutu dan efisiensi proyek, serta keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur agar tidak membebani APBD di tahun berikutnya.

"Mohon pemeliharaan infrastruktur ini menjadi fokus perhatian. Karena kita perhatikan banyak infrastruktur mengalami kerusakan kecil, namun dibiarkan sehingga menjadi parah dan tentu membebani anggaran berikutnya," kata Abdul Kadir, Senin (3/11/2025).

Dia juga menegaskan saat ini memang kondisi anggaran sangat sulit namun bukan berarti hal itu lantas membuat program seluruhnya stagnan.

Advertisement

Dia menyebutkan untuk menyiasati hal tersebut perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya dengan membentuk Tim optimalisasi PAD lintas OPD, dengan target tahunan dan indikator kinerja.

"Kembangkan sumber PAD baru, misalnya sektor digital, pariwisata, jasa logistik, dan pengelolaan aset. Evaluasi kebocoran retribusi dan lakukan digitalisasi sistem pembayaran pajak daerah." tegasnya.

Dilain sisi juga sangat perlu fisiensi dan prioritas belanja daerah. Dengan melakukan proses evaluasi menyeluruh terhadap pengeluaran pemerintah untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan keselarasan dengan prioritas kebijakan terutama pada belanja rutin dan administrasi agar ruang fiskal meningkat.

Advertisement

"Fokuskan belanja pada program berdampak langsung pada masyarakat: ekonomi kerakyatan, pendidikan dan pelatihan yang mendorong ketenagakerjaan, dan infrastruktur dasar produktif," saran dia.

Tidak kalah penting dilakukan yakni penguatan akuntabilitas dan kinerja OPD. Dengan menerapkan sistem penilaian kinerja berbasis anggaran (performance-based budgeting).

Setiap tambahan anggaran wajib disertai indikator hasil yang terukur (output dan outcome). Sehingga anggaran yang di belanjakan bukan hanya sekadar pelaksanaan program dan tunal tanggung jawab administrasi. “Tetapi betul-betul berdampak nyata kepada Masyarakat,” tandasnya. (ang/fm)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Diskan Kotim Hadapi Keterbatasan Anggaran 2027, Operasional Kantor hingga Layanan Perikanan Terancam

Diskan Kotim Hadapi Keterbatasan Anggaran 2027, Operasional Kantor hingga Layanan Perikanan Terancam

Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) harus memangkas ketat berbagai kegiatan operasional pada 2027 mendatang

Seruyan Terapkan Efisiensi Belanja Daerah

Seruyan Terapkan Efisiensi Belanja Daerah

Plh Sekda Seruyan Bahrun Abbas membacakan jawaban Bupati Seruyan terkait RAPBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Seruyan. Rabu (21/10).

Gubernur Kalteng Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Korbankan Program Masyarakat

Gubernur Kalteng Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Korbankan Program Masyarakat

Agustiar Sabran menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengorbankan program strategis yang berkaitan kepentingan masyarakat

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer