KUALA PEMBUANG, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan akan mengevaluasi belanja yang tidak mendesak dalam penyusunan APBD 2027. Langkah ini dilakukan untuk memprioritaskan pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat di tengah tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp936,4 miliar atau sekitar 81,4 persen dari total pendapatan daerah. Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Seruyan Bahrun Abbas saat membacakan jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 dalam rapat paripurna, Rabu (21/10).
Bahrun menjelaskan, perubahan alokasi transfer dari pemerintah pusat akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan keuangan daerah. Karena itu, penyesuaian anggaran akan dilakukan setelah alokasi definitif ditetapkan.
“Setiap perubahan alokasi transfer berdampak langsung terhadap kapasitas belanja daerah,” katanya.
Jika terjadi penyesuaian anggaran, lanjutnya, belanja wajib, pelayanan dasar, dan program prioritas akan didahulukan. Sementara itu, pengeluaran yang belum mendesak, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan pengadaan yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat, akan dievaluasi.
Pemkab Seruyan juga akan memastikan setiap program memiliki indikator dan target kinerja yang terukur. Pemantauan realisasi anggaran dilakukan secara berkala agar pelaksanaannya tepat sasaran.
Di sisi pendapatan, pemerintah daerah akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui perbaikan pemungutan pajak dan retribusi, penagihan tunggakan, pemutakhiran data wajib pajak, serta perluasan pembayaran nontunai.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi pajak barang dan jasa tertentu, pajak mineral bukan logam dan batuan, opsen pajak kendaraan bermotor, retribusi daerah, serta pendapatan dari pemanfaatan aset daerah dan layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Bahrun menegaskan, optimalisasi PAD harus mempertimbangkan potensi riil daerah serta kemampuan masyarakat dan dunia usaha, tanpa membebani masyarakat berpenghasilan rendah secara berlebihan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
