Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

1.871 PPPK Paruh Waktu di Kotim Terima SK Pengangkatan

Yuni Pratiwi Iskandar
SIMBOLIS: Penyerahan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu yang disaksikan Asisten III Setda Kotim Bima Ekawardhana mewakili Bupati Kotim, Kamis (30/10). FOTO: YUNI/RADAR SAMPIT
SIMBOLIS: Penyerahan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu yang disaksikan Asisten III Setda Kotim Bima Ekawardhana mewakili Bupati Kotim, Kamis (30/10). FOTO: YUNI/RADAR SAMPIT

SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Sebanyak 1.871 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan yang diserahkan pada Kamis (30/10/2025).


Advertisement

Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten III Setda Kotawaringin Timur (Kotim) Bima Ekawardhana mewakili Bupati Kotim.

Dalam sambutannya, Bima menjelaskan bahwa pengangkatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu.

“PPPK Paruh Waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah,” ujarnya.

Advertisement

Bima berharap, dengan adanya pengangkatan ini seluruh pegawai dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja mereka. “Melalui pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini, saya berharap seluruh pegawai mampu memberikan kontribusi dan pelayanan maksimal bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kotim Kamaruddin Makkalepu menyebutkan bahwa jumlah akhir PPPK Paruh Waktu yang diangkat berjumlah 1.871 orang dari sebelumnya diumumkan 1.891 orang.

“Dari jumlah awal, terdapat 20 orang yang mengundurkan diri, sementara beberapa lainnya tidak melengkapi berkas administrasi, sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut. Total akhirnya berkurang menjadi 1.871 pegawai,” sebut Kamaruddin.

Advertisement

Ia juga menegaskan bahwa posisi yang ditinggalkan tidak dapat digantikan oleh peserta lain. “Yang dinyatakan memenuhi syarat sudah diumumkan sebelumnya. Mereka yang tidak melengkapi berkas dianggap mengundurkan diri dan posisinya tidak bisa digantikan,” katanya.

Lebih lanjut, Kamaruddin menuturkan bahwa masih ada 133 tenaga kontrak yang belum masuk formasi PPPK Paruh Waktu. Mereka saat ini masih berstatus sebagai tenaga kontrak hingga akhir Desember.

“Kalau sampai Desember belum ada keputusan baru dari Menpan-RB, maka kontrak mereka otomatis berakhir,” pungkasnya. (yn/fm) 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Nasib 1.805 PPPK Paruh Waktu Kotawaringin Timur Di Tangan Pusat

Nasib 1.805 PPPK Paruh Waktu Kotawaringin Timur Di Tangan Pusat

informasi mengenai rencana perubahan status tersebut memang telah berkembang di tingkat pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah belum men

Guru PPPK Bisa Naik Status: Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Penuh Waktu Bisa Jadi PNS

Guru PPPK Bisa Naik Status: Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Penuh Waktu Bisa Jadi PNS

Mulai 2027, pemerintah akan melakukan penataan status guru PPPK, termasuk memberikan kesempatan bagi PPPK paruh waktu untuk menjadi PPPK

Gaji ASN Mau Dialihkan ke Koperasi, Ekonom Ingatkan Risiko

Gaji ASN Mau Dialihkan ke Koperasi, Ekonom Ingatkan Risiko

Pemerintah berencana menjadikan koperasi sebagai unit layanan untuk menyalurkan gaji pegawai ASN dan pembayaran pensiun

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer