Anggota DPRD Kotim Minta Evaluasi dan Panggil Gerai Indomaret di KM 26 Sampit-Pangkalan Bun
SAMPIT,radarsampit.jawapos.com-Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Muhammad Abadi mengusulkan pemanggilan dan evaluasi terhadap gerai Indomaret di Jalan Jenderal Sudirman KM 26, ruas Sampit-Pangkalan Bun.
Persoalan ini mencuat setelah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyebut pengelola saat ini belum memiliki perizinan yang sesuai.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim itu mengatakan, pihaknya perlu meminta penjelasan langsung mengenai status perizinan dan pihak yang saat ini mengelola gerai tersebut.
“Saya kira perlu dipanggil dan dievaluasi. Kita ingin tahu persoalannya seperti apa, termasuk soal izin dan pengelolaannya. Jangan sampai masalah seperti ini terulang lagi,” kata Abadi.
Menurutnya, pergantian pengelola harus diikuti dengan kejelasan mengenai status perizinan. Pemerintah daerah perlu memastikan izin yang digunakan memang sesuai dengan pihak yang menjalankan kegiatan usaha.
“Kalau pengelolanya sudah berganti, harus dicek lagi. Izin itu atas nama siapa dan sekarang yang menjalankan siapa. Jangan sampai izinnya atas nama pihak lama, tetapi yang mengelola sudah pihak lain,” ujarnya.
Abadi menegaskan, jika hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya kegiatan usaha tanpa perizinan yang dipersyaratkan, pemerintah daerah harus mengambil tindakan sesuai ketentuan.
“Kalau memang ada indikasi pelanggaran karena tidak memiliki izin, tentu harus ditindak sesuai aturan. Jangan dibiarkan. Kita juga tidak ingin persoalan seperti ini terulang lagi,” imbuhnya.
Menurutnya, dalam ketentuan perizinan berusaha, pelaku usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk menjalankan kegiatan usahanya. Ketentuan tersebut saat ini mengacu pada PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Aturan tersebut juga memuat ketentuan mengenai pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran perizinan.
Bagi kegiatan perdagangan, pengaturan mengenai penyelenggaraan bidang perdagangan juga telah diperbarui melalui PP Nomor 3 Tahun 2026 yang mengubah PP Nomor 29 Tahun 2021.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
