Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jalan Rusak Diabaikan, Bisa Berujung Gugatan

Rado.
Penulis: Rado.❯
Posisi Box Culvert yang berjarak dari aspal di Jalan Lingkar Utara, Sampit.(rado/radarsampit)
Posisi Box Culvert yang berjarak dari aspal di Jalan Lingkar Utara, Sampit.(rado/radarsampit)

Advertisement

SAMPIT,radarsampit.jawapos.com-Kerusakan parah di sejumlah ruas jalan utama di sekitar Kota Sampit, seperti di Jalan Lingkar Utara (Jalan Soekarno) dan Jalan Sudirman KM 21 dekat Jembatan Lenggana menuai sorotan secara hukum.

Pembiaran terhadap kondisi jalan rusak yang membahayakan  keselamatan masyarakat pengguna jalan, dapat berujung pada gugatan hukum, bahkan pertanggungjawaban pidana.

Hal itu diutarakan Praktisi Hukum Agung Adisetiyono, dalam menyoroti tanggung jawab penyelenggara jalan, menyusul banyaknya keluhan pengguna jalan.Terlebih lanjutnya, sejumlah pengendara mengaku nyaris mengalami kecelakaan saat melintasi jalur yang mengalami kerusakan tersebut.

Advertisement

“Pemerintah jangan hanya pandai membangun, tetapi harus memperhatikan keselamatan masyarakat. Kalau sudah mengetahui ada kondisi jalan yang membahayakan, tetapi tidak segera ditangani, itu bisa jadi persoalan hukum,” ujarnya.

Menurutnya, penyelenggara jalan tidak bisa berlindung di balik persoalan anggaran maupun birokrasi untuk mengabaikan kewajiban hukum tersebut. Keselamatan pengguna jalan merupakan tanggungjawab yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

Agung merujuk pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalamnya dinyatakan penyelenggara jalan wajib segera memperbaiki kerusakan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Apabila belum mampu melakukan perbaikan, wajib memasang rambu peringatan.

Advertisement

“Undang-undang tidak memberikan pilihan kepada penyelenggara jalan untuk membiarkan kondisi yang membahayakan masyarakat. Itu kewajiban hukum, bukan sekadar kebijakan pemerintah,” tegasnya.

Agung juga mengungkapkan, masyarakat yang mengalami kerugian akibat kondisi tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap instansi yang bertanggung jawab. Kerugian itu bisa berupa kerusakan kendaraan, biaya pengobatan, hingga kehilangan penghasilan akibat kecelakaan.

“Kalau masyarakat mengalami kecelakaan karena pemerintah lalai menjalankan kewajibannya, jangan masyarakat lagi yang harus menanggung seluruh kerugian. Pemerintah bisa digugat. Sepanjang ada bukti dan hubungan sebab akibat yang jelas, bisa dituntut pertanggungjawaban,” paparnya.

Agung melanjutkan, Pasal 273 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur ancaman pidana terhadap penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki kerusakan jalan hingga mengakibatkan kecelakaan. Ancaman penjara mencapai lima tahun apabila mengakibatkan korban meninggal dunia.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kerusakan di Jalan Lingkar Utara Sampit Ramai Disorot Warganet

Kerusakan di Jalan Lingkar Utara Sampit Ramai Disorot Warganet

Kondisi sejumlah jembatan box culvert di Jalan Lingkar Utara Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menuai sorotan dari netizen

Jembatan Box Rusak dan Membahayakan, Pengendara di Lingkar Utara Sampit Harus Ekstra Hati-hati

Jembatan Box Rusak dan Membahayakan, Pengendara di Lingkar Utara Sampit Harus Ekstra Hati-hati

Sedikitnya 10 titik jembatan box di sepanjang Jalan Lingkar Utara Sampit, Kabupaten Kotim, kondisinya dinilai membahayakan pengguna jalan

Pengaspalan Jalan Lingkar Utara-Kandan Dipertimbangkan pada 2027

Pengaspalan Jalan Lingkar Utara-Kandan Dipertimbangkan pada 2027

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP) Kotim, Mentana Dhinar

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer