Respon Komunitas dan Penggguna, Menyikapi Fatwa MUI bahwa Rokok Elektrik Haram

Penetapan fatwa haram rokok elektrik atau vape oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat pelaku usaha dan komunitas penggunanya di Kalimantan Tengah (Kalteng) gelisah. Mereka pun bersuara, agar mendapatkan rasa keadilan dari para penentu kebijakan di negeri ini.

----------------------------

Di balik keputusan lembaga ulama yang menyoroti aspek kesehatan, lingkungan, hingga potensi penyalahgunaan narkotika itu, muncul kekhawatiran terhadap nasib usaha dan aktivitas ekonomi yang selama ini tumbuh di sektor rokok elektrik.

Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 6 November 2026 tersebut tak hanya menyasar pengguna. Aktivitas produksi hingga perdagangan vape juga masuk dalam cakupan ketentuan. Bahkan, MUI merekomendasikan Presiden dan DPR RI menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan rokok elektrik beserta sanksinya.

Bagi sebagian pelaku usaha, keputusan cukup mengejutkan. Sebab, bisnis vape selama ini bukan sekadar aktivitas jual beli produk. Di dalamnya terdapat rantai usaha yang melibatkan distributor, pemilik toko, pekerja ritel, hingga mitra dagang.

Salah satu pemilik toko sekaligus distributor sejumlah merek vape di Palangka Raya, Dede Sanjaya Haliem, mengaku terkejut dengan cakupan fatwa tersebut. Terlebih, ketentuan yang ditetapkan tidak hanya menyentuh konsumen, tetapi juga aktivitas perdagangan.

Baca Juga: Tak Cuma Mengisap, Produksi hingga Jualan Juga Haram? Inilah Isi Lengkap Fatwa MUI Vape Haram

"Sebagai pelaku usaha, kami tentu menghormati otoritas keagamaan MUI. Namun, di sisi lain, ada banyak pekerja, mitra ritel, dan distributor lokal yang menggantungkan hidup dari usaha ini,"ungkapnya, Rabu (11/11).

Dede mengaku menghormati keputusan MUI sebagai otoritas keagamaan. Namun, dia berharap kebijakan yang nantinya diambil pemerintah tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan nasib para pekerja yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.

Dia menjelaskan, produk yang selama ini didistribusikannya merupakan produk resmi, dilengkapi pita cukai, serta berada dalam pengawasan ketentuan yang berlaku. Karena itu, Dede berharap ada pembedaan antara perdagangan legal dan penyalahgunaan perangkat vape untuk aktivitas yang melanggar hukum.